Ditolak Masyarakat, Pemkab Wajo Hentikan Tambang Pasir Berizin

Sebagai upaya lanjutan, pihak Pemkab Wajo pun akan melakukan pengkajian ulang terhadap kajian lingkungan hidup strategis tambang pasir yang dikelola

Ditolak Masyarakat, Pemkab Wajo Hentikan Tambang Pasir Berizin
hardiansyah/tribunwajo.com
unjungan langsung Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi III DPRD Kabupaten Wajo, Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Sulsel, Dinas ESDM Sulsel, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, DLHD Kabupaten Wajo bersama masyarakat setempat meninjau langsung lokasi tambang di Lingkungan Pallae, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Selasa (30/7/2019). 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Setelah melewati serangkaian polemik, akhirnya Pemerintah Kabupaten Wajo mengambil langkah menghentikan sementara aktivitas tambang pasir di Lingkungan Pallae, Kelurahan Wiringaplennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Selasa (30/7/2019) sore.

"Aktivitas (tambang) dipending sementara, karena ada penolakan kuar biasa dari masyarakat. Ini cuma dipending, tidak ditutup," kata Sekertaris Daerah Kabupaten Wajo, Amiruddin yang meminpin rapat pasca kunjungan lapangan siang harinya.

Sebagai upaya lanjutan, pihak Pemkab Wajo pun akan melakukan pengkajian ulang terhadap kajian lingkungan hidup strategis tambang pasir yang dikelola CV Muara Saddang milik Danni Akbar Mustari.

"Nanti kita sampaikan batas waktunya sampai kapan dipending, sambil melakukan upaya mengkaji ulang kajian lingkunagn hidup strategisnya," katanya.

Sebab, apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat sekitar lokasi tambang telah terjadi. Seperti, adanya longsor di bantaran sungai, sumber air baku keruh, serta terjadi polusi udara dan jalanan rusak.

Hal tersebut diambil pasca kunjungan langsung Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi III DPRD Kabupaten Wajo, Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Sulsel, Dinas ESDM Sulsel, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, DLHD Kabupaten Wajo bersama masyarakat setempat meninjau langsung lokasi tambang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin bersyukur atas ketegasan Pemkab Wajo merespon keinginan masyarakat.

"Tentu sebagai wakil rakyat yang mengawal persoalan ini di provinsi berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan mengeluarkan kebijakan," katanya.

Diketahui, penolakan masayarakat terhadap tambang pasir tersebut sejak 2016 lalu. Saat itu, statusnya masih ilegal, tapi sejak 2 Juli 2019 lalu, izin operasi tambang pasir tersebut dikeluarkan dan masyarakat kian keras menolak keberadaan tambang pasir tersebut. (TribunWajo.com)

Laporan wartawan Tribun Timur @dari_senja

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved