Usulan Asuransi Kesehatan Penyelenggara Pilwali 2020, KPU Tunggu Pusat

"Belum ada diusulkan, karena kalau asuransi itu kebijakan nasional. Jadi kami masih menunggu keputusan KPU pusat. " kata Farid Wajdi kepada Tribun

Usulan Asuransi Kesehatan Penyelenggara Pilwali 2020, KPU Tunggu Pusat
hasan/tribun-timur.com
KPU Makassar gelar rapat evaluasi kampanye Pemilu untuk tingkat Kota Makassar 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Farid Wajdi memastikan belum ada asuransi bagi penyelanggaran pemilu di lapangan.

Rencana anggaran Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar, 23 September 2020 mendatang yang diusulkan kepada Pemkot Makassar, belum masuk untuk dana tersebut.

"Belum ada diusulkan, karena kalau asuransi itu kebijakan nasional. Jadi kami masih menunggu keputusan KPU pusat. " kata Farid Wajdi kepada Tribun, Jumat (26/07/2019).

RESMI, ini Susunan Pemain Persib Bandung vs Bali United, Kenapa Robert Turunkan 5 Bek Sekaligus?

Beredar Selebaran, Perolehan Kursi Golkar Turun di Tangan Nurdin Halid

VIRAL Gaji Rp 8 Juta, Dian Sastro: Zaman Lagi Susah, Gue Juga Lulusan UI Tapi Biasa Aja Kalee

Farid mengaku tidak bisa mendahului kebijakan pusat. Jika ada kebijakan baru dikeluarkan, barulah melakukan pengusulan.

Anggara awal yang diusulkan ke pemerintah senilai Rp 96.057 miliar. Rancangan itu dimasukan untuk seluruh kebutuhan Pilwalkot mendatang.

Anggaran Pilwalkot 23 September 2020 mendatang membengkak, bila dibandingkan pelaksanaan Pilwali 2014 dan 2018 hanya Rp 60 miliar.

Menurut Farid alokasi dana pemilu 2020 tetap lebih besar diperuntukan kepada pengadaan logistik dan honor penyelanggara atau panitia ad hoc pemilu.

Panitia Ad Hoc terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

RESMI, ini Susunan Pemain Persib Bandung vs Bali United, Kenapa Robert Turunkan 5 Bek Sekaligus?

Beredar Selebaran, Perolehan Kursi Golkar Turun di Tangan Nurdin Halid

VIRAL Gaji Rp 8 Juta, Dian Sastro: Zaman Lagi Susah, Gue Juga Lulusan UI Tapi Biasa Aja Kalee

"Logistik dan honor panitia penyelanggara tetap lebih besar. Sama dengan sebelumnya," ujarnya.

Berdasarkan informasi diperoleh Tribun honor penyelanggara pemilu untuk ketua PPK Rp 1,85 juta per bulan, dan anggotanya Rp 1,6 juta per bulan dengan masa kerja sembilan bulan.

Sementara Ketua PPS Rp 900 ribu dan anggotanya Rp 850 ribu dengan masa kerja sembilan bulan. (*)

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Penulis: Hasan Basri
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved