Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel Bangun Sinergitas dengan Pemkab Tana Toraja

Hal itu dilaksanakan dalam rangka membangun sinergitas antara pemerintah daerah Tana Toraja.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel Bangun Sinergitas dengan Pemkab Tana Toraja
KPPN Makale, Hendrik
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel, Sudarmanto menyerahkan hasil kajian dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulsel berupa buku Kajian Fiskal Regional (KFR) Sulsel kepada Bupati Nicodemus Biringkanae, di Rujab Bupati Tana Toraja, Kecamatan Makale, Jumat (26/7/2019) siang. 

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Kementerian Keuangan khususnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kunjungan kerja ke Kabupaten Tana Toraja.

Hal itu dilaksanakan dalam rangka membangun sinergitas antara pemerintah daerah Tana Toraja.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel, Sudarmanto bersama rombongan diterima Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae di Rumah Jabatan (Rujab) Kecamatan Makale, Jumat (26/7/2019) siang.

Pada kesempatan itu, Sudarmanto mengemukakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas menjamin pelaksanaan program pemerintah pusat.

Diantaranya, menjamin pelaksanaan kegiatan dibiayai dari dana APBN untuk Tugas Pembantuan (TP) di daerah, seperti membiayai pembangunan pasar tradisional.

Sehingga, Sudarmanto mengharapkan dinas terkait mengelola kegiatan TP agar menggelar pelaksanaan kegiatan sejak diterimanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sehingga manfaat ekonomi adanya kegiatan tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Tana Toraja atas capaian penyaluran dana desa yang telah tersalurkan 60 persen dari pagu sebesar Rp.124.964.994.000,- serta penyaluran DAK fisik tahap I sesuai target," ungkap Sudarmanto melalui rilis ke tribuntoraja.com.

Lanjutnya, berharap dana tersebut dapat memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat di Lembang (Desa) se-Tana Toraja.

Sudarmanto mengatakan, pemerintah pusat telah bekerjasama pihak perbankan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk nilai pinjaman Rp 25 Juta sampai dengan Rp 500 Juta dimana pemerintah memberikan subsidi bunga, sehingga masyarakat hanya dibebani bunga 7 persen.

Hal itu terjadi, sebab selisih bunga atas kredit yang berlaku ditanggung pemerintah dan juga pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk kebutuhan modal sampai Rp 10 Juta.

Halaman
12
Penulis: Risnawati M
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved