Kemenkumham Sulbar Pererat Koordinasi dengan BPS

Saat ini, kata Harun, BPS Sulbar sudah dinilai serta berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB.

Kemenkumham Sulbar Pererat Koordinasi dengan BPS
Kemenkumham Sulbar
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulbar, Harun Sulianto, bersama Kepala Divisi Administrasi, Jusman, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Yuliani, melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Kamis, (25/7/19). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulbar, Harun Sulianto, bersama Kepala Divisi Administrasi, Jusman, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Yuliani,  melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Kamis, (25/7/19).

Rombongan diterima sejumlah pejabat  BPS Sulbar.

"Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memperarat koordinasi dan silaturahmi antar institusi pemerintah di Sulbar," kata Harun.

Saat ini, kata Harun, BPS Sulbar sudah dinilai serta berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB.

"Kunjungan yang dilakukan ini juga dalam rangka membandingkan, apa yang telah dilakukan oleh BPS Sulbar, dengan inovasi-inovasi yang telah kami lakukan di Kemenkumham Sulbar," lanjut Harun

Seperti diketahui, Kemenkumham Sulbar dan Kantor Imigrasi Mamuju telah diusulkan untuk menjadi satuan kerja WBK.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sri Yuliani mengatakan BPS adalah lembaga pemerintah yang memiliki data kependudukan dan data statistik lainnya.

"Data tersebut memilki keterkaitan tugas dan fungsi kami dalam menentukan langkah kebijakan program kerja yang akan dilaksanakan, seperti data penduduk dalam mendukung pemilihan Kabupaten Peduli HAM," tutur Sri.

"Selain itu, hal lain yang diperlukan adalah jumlah penduduk dalam mengoptimalkan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Sulbar,  juga sebagai salah satu bagian yang menjadi tolok ukur dalam perancangan peraturan daerah," lanjutnya.

Sri juga menguraikan, kunjungan yang dilakukannya itu untuk mengumpulkan data dalam mendorong pemerintah daerah terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual

"Jajaran Kemenkumham Sulbar melakukan upaya ini, sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi program nawacita yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya termuat pada kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh BPHN Kemenkumham," beber Sri. 

Editor: Ansar
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved