Pemkab Gowa Batal Percantik Hutan Pinus Malino, Ini Masalahnya

Pemerintah Kabupaten Gowa rupanya tidak memiliki alas hak terhadap hutan yang menjadi salah satu ikon di kota bunga itu.

Pemkab Gowa Batal Percantik Hutan Pinus Malino, Ini Masalahnya
Sanovra/tribun-timur.com
Suasana area Summer camp di kawasan wisata hutan pinus Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (14/7/19) pagi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Impian Pemerintah Kabupaten Gowa untuk mengembangkan Hutan Pinus Malino rupanya masih jauh panggang dari api.

Pemerintah Kabupaten Gowa ternyata tidak memiliki alas hak terhadap hutan yang menjadi salah satu ikon di kota bunga itu.

Akibatnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) batal memberikan bantuan untuk revitalisasi kawasan hutan pinus Malino.

"Kita sudah dijanjikan bantuan Rp 5 miliar hingga Rp 7 miliar. Namun sayang sekali batal," kata Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Senin (22/7/2019).

Bupati bergelar magister ilmu hukum ini melanjutkan, rencana Pemkab Gowa untuk mempercantik hutan pinus awalnya mendapat apresiasi dari Kementerian Pariwisata.

Pemkab Gowa akan berupaya tidak merusak kelestarian pohon dan tumbuhan yang ada di atas Hutan Pinus Malino.

Saat melakukan ekspose di Kemenpar itulah, Adnan memaparkan jika Pemkab Gowa telah membangun panggung utama permanen. Pihaknya pun akan membuat pedestrian khusus untuk jalur kuda dan pengunjung.

Selain itu, penataan ulang flying fox serta dihiasi tempat-tempat selfie yang menarik. Sehingga bisa dijadikan sebagai tempat berswafoto untuk media sosial yang semakin meningkatkan promosi dari Kota Malino.

"Pak deputi waktu itu mengatakan rencana atas hutan pinus sangat bagus dan menyarankan segera masukkan proposal agar mendapat bantuan DAK."

"Akhirya kami tindak lanjuti dengan memasukkan proposal melalui aplikasi krisna. Namun terganjal dialas hak. Itu bukan aset kita," imbuh Adnan.

Selama ini, lanjut Adnan, hutan pinus memang dikelola oleh Pemkab Gowa. Namun secara hukum milik BKSDA dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Karena itu, pihaknya telah mengajukan permintaan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Lingkungan Siti Nurbaya melalui Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

"Semoga ibu menteri setuju dan bisa diserahkan tahun ini supaya bisa kita usulkan kembali proposalnya ke Kemenpar," tandasnya.

Laporan Wartawan Tribun Timur @bungari95

Penulis: Ari Maryadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved