Empat Terdakwa Pergeseran Suara Pemilu Divonis Bersalah di Gowa

Keempat terdakwa tersebut yaitu Imran dan Irfan Wahab selalu PPK Pallangga, Muh. Said Asyura yang merupakan Caleg PPP dapil 7, serta Sulaiman yang ber

Empat Terdakwa Pergeseran Suara Pemilu Divonis Bersalah di Gowa
Ari Maryadi/Tribungowa.com
Sidang Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa terhadap perkara tindak pidana Pemilu. 

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Empat terdakwa kasus pergeseran suara Pemilu di Kabupaten Gowa telah dijatuhi hukuman.

Keempat terdakwa tersebut yaitu Imran dan Irfan Wahab selaku PPK Pallangga, Muh. Said Asyura yang merupakan Caleg PPP dapil 7, serta Sulaiman yang bertindak sebagai saksi PKS dapil 7.

Suku Bunga Acuan BI Turun 25 Bps, BCA: Ini Gairahkan Iklim Investasi

Sambut HBA, Ini Dilakukan Kejari Tana Toraja

3 Orang ini Bernasib Tragis karena Terlalu Sering Makan Mi Instan, Cek Kronologinya!

Luncurkan Aplikasi E-Learning SIBangSDM, Gubernur: ASN Jangan Korupsi  

TRIBUNWIKI: Ini Profil Kim Samuel, Trending Ayahnya Ditemukan Tewas Terbunuh

Sidang Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan keempat terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kurungan 4 bulan penjara kepada terdakwa Imran. Ia diberi masa percobaan 8 bulan dan denda Rp5 juta.

Begitu pula dengan Irfan Wahab. Ia dijatuhi hukuman pidana 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan dan denda Rp5 juta.

Sementara Muh. Said Asyura sebagai peserta pemilu ini dijatuhi hukuman pidana 4 bulan penjara. Ia diberi masa percobaan 8 bulan dan denda Rp5 juta.

Untuk terdakwa Sulaiman, ia dijatuhi hukuman pidana 3 bulan penjara dan denda Rp5 juta.

Komisioner Bawaslu Gowa Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Juanto Avol mengatakan, putusan tersebut sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sidang Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa terhadap perkara tindak pidana Pemilu.
Sidang Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa terhadap perkara tindak pidana Pemilu. (Ari Maryadi/Tribungowa.com)

Hal itu sesuai dengan UU Nomor 7 Thn 2017 Pasal 535 terkait penambahan dan pengurangan perolehan suara Caleg.

"Vonis pengadilan sama dengan tuntutan JPU," kata Avol kepada Tribun Timur melalui pesan WhatsApp, Kamis (18/7/2019).

Halaman
12
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved