40 SK Mutasi yang Ditekennya Saat Jabat Wali Kota Makassar Dibatalkan, Ini Pembelaan DP

Surat itu menginstruksikan Penjabat Wali Kota Makassar agar segera mengembalikan sekitar 1.228 pejabat struktural di lingkungan

40 SK Mutasi yang Ditekennya Saat Jabat Wali Kota Makassar Dibatalkan, Ini Pembelaan DP
fahrizal/tribun-timur.com
Mantan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 40 Surat Keputusan (SK) mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar yang diteken mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, dibatalkan.

Pembatalan tersebut melalui perintah surat Plt Ditjen OTDA Kemendagri RI Nomor 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019, dan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019.

Surat itu menginstruksikan Penjabat Wali Kota Makassar agar segera mengembalikan sekitar 1.228 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Makassar ke kedudukannya semula.

Danny Pomanto angkat bicara terkait surat keputusan tersebut.

Danny menegaskan, ia sama sekali tak melanggar dalam mutasi yang dilakukan di Pemkot Makassar.

"Pertama, saya tak pernah merasa melanggar undang-undang. Undang-undang ASN mengatakan bahwa ASN eselon III dan IV itu haknya kepala daerah. Eselon II izin dan lelang. Kita sudah laksanakan semua itu," kata Danny ditemui di rumahnya, Jl Amirullah, Makassar, Kamis (17/7/2019).

Danny juga mengatakan, ia tak perlu lagi izin ke Kemendagri saat melakukan izin waktu itu, karena statusnya bukan lagi sebagai calon di pilkada.

"Ada undang-undang politik mengatakan bahwa bagi kepala daerah yang mengikuti pilkada sebagai incumbent, tak boleh melantik selama enam bulan, saya kan dibatalkan, secara jelas oeh MA, dan pak Sonny Sumarsono (Dirjen Otoda) waktu itu bilang saya bukan lagi kandidat. Jadi saya tak perlu lagi izin," tegasnya.

Menurut Danny, tak ada urgensi dari surat yang dikeluarkan KASN, karena mereka hanya memberi rekomendasi, bisa diikuti bisa tidak.

"Kalau diikuti artinya kerugian negara, membatalkan semua produk hukum yang ada, dan itu akan menimbulkan kerugian. Pertanyaanya apa urgensinya? Memang ada bom nuklir di pemkot ini? Semua harus transparan ke masyarakat," tambahnya.

Halaman
12
Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved