Advokasi PENA 98 Minta Penyidikan Bukum Yahdi Basma Dihentikan, Ini Alasannya

Penyidik dikabarkan telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kasus hoax yang dilaporkan oleh Gubernur Sulteng Longki D

Advokasi PENA 98 Minta Penyidikan Bukum Yahdi Basma Dihentikan, Ini Alasannya
Muhakir/Tribun Palu
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah H Longki Djanggola datangi Markas Kepolisian Daerah Provinsi Sulteng, Jumat (5/7/2019) pukul 09.57 wita. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kasus penyebaran berita bohong atau hoaks "Longki Djanggola Biayai People Power di Sulteng” dengan terlapor Yahdi Basma, politisi Nasdem kini memasuki babak baru.

Penyidik dikabarkan telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kasus hoax yang dilaporkan oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

Jelang Live Indosiar PS Tira Persikabo vs Persija Jam 15.00 Wib: Simak Rekor Apik Macan Kemayoran!

Ini Strategi Adnan Nota Pimpin PWNU Sulbar

 

Diterbitkannya SPDP atas kasus tersebut ditanggapi oleh Tim Advokasi Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) Pusat, Jeppri F Silalahi.

Ia berpandangan, dari sisi formil, pemanggilan penyidik terhadap Yahdi Basma sebagai anggota DPRD tanpa menunjukkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah perbuatan melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 340 UU MD3.

"Terkecuali pemanggilan itu untuk tindak pidana khusus," tulis Jeppri, dalam siaran persnya, Selasa (16/72019).

Menurut Jeppri, peraturan yang dimaksud juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 76/PUU-XII/2014.

Yang mana dalam bagian pertimbangan menyatakan, pemanggilan dan permintaan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Jeppri juga menilai, dari sisi hak imunitas langkah Polda Sulteng diduga menyalahi aturan.

Pasalnya dsebutkan, bahwa terkait apa pun tindakan yang dilakukan oleh saudara Yahdi Basma yang dilaporkan oleh pelapor, harus dimaknai dalam konteks pengawasan sebagai anggota DPRD Sulteng.

"Tentunya ini dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugas fungsi kewenangan, sesuai konstitusi UUD 1945 pasal 20A (imunitas) jo. UU nomor 2/2018 (MD3)," terangnya.

Halaman
123
Penulis: abdul humul faaiz
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved