Sinergikan Penyuluh Pertanian Pemerintah, Swadaya, Swasta untuk Bangun Korporasi Petani

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Pertanian RI di bawah arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman tidak hanya fokus pada faktor produksi yang bermuara pada swasembada pangan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan petani.

Demi medukung tujuan tersebut penguatan pendampingan terhadap petani pun diperkuat.

Penyuluh pertanian sebagai garda terdepan dalam pendampingan petani menjadi krusial sehingga peningkatan kompetensi perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian melaksanakan Bimbingan Teknis Penyuluhan Pertanian Pendamping dan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Posluhdes dalam Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta dalam mendukung gerakan membangun korporasi petani dan Pos Penyuluhan Desa (PosLuhDes) di Yogyakarta, Minggu-Selasa (14-16/7/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh penyuluh pendamping Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), pengelola PosLuhDes, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta dari seluruh Indonesia.

Demikian siaran pers Kementerian Pertanian RI, Senin (15/7/2019).

Kegiatan ini untuk mensinergikan penyuluh pemerintah, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta yang baru pertama kali digelar ini diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sehingga terwujud koorporasi di tingkat petani yang berdaya saing dan profesional.

Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Momon Rusmono menginginkan bahwa penyuluh pemerintah, swadaya, dan swasta mampu berkolaborasi hingga tinggat desa.

"Mekanisme tetep harus dikendalikan oleh dinas kabupaten, di tingkat kecamatan ada Balai Penyuluhan Kecamatan, di tingkat desa saya minta ke depan tempat menyatunya para penyuluh di Posluhdes," kata Momon Rusmono saat membuka kegiatan, Minggu (14/07/2019).

Kedepannya, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, revitalisasi pembinaan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani melalui pendekatan korporasi petani berbasis kelembagaan yang berbadan hukum, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan nilai tambah usaha tani serta sekaligus menjamin kemandirian petani agar proses usahatani dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.