Kubu Prabowo-Sandiaga Bawa Kisruh Pilpres 2019 ke Mahkamah Agung, Yusril: Ada Kesalahan Berpikir

Setelah permohonannya tak dikabulkan di Mahkamah Konstitusi (MK), kubu Prabowo-Sandiaga kini membawa kasus Pilpres 2019 ke Mahkamah Agung.

Kubu Prabowo-Sandiaga Bawa Kisruh Pilpres 2019 ke Mahkamah Agung, Yusril: Ada Kesalahan Berpikir
KOMPAS
Kubu Prabowo-Sandiaga Bawa Kisruh Pilpres 2019 di Mahkamah Agung, Yusril: Ada Kesalahan Berpikir 

TRIBUN-TIMUR.COM-Kubu pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tampaknya belum menyerah.

Setelah permohonannya tak dikabulkan di Mahkamah Konstitusi (MK), kubu Prabowo-Sandiaga kini membawa kasus Pilpres 2019 ke Mahkamah Agung.

Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2019 dengan merujuk keputusan dari MK.

Kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menilai ada kesalahan berpikir kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait pengajuan sengketa pelanggaran administrasi pemilu (PAP) ke Mahkamah Agung (MA).

Baca: Prabowo-Sandi Gugat Pelanggaran TSM ke MA

Baca: Tak Puas Hasil di MK, Kubu Prabowo-Sandi Kembali Ambil Langka Hukum, Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Baca: Rizal Ramli Diam-diam Sering Kirim Pesan WhatsApp ke Jokowi, Padahal Pendukung Prabowo, Apa Isinya?

Pasalnya, permohonan agar MA memeriksa pelanggaran administrasi Pilpres 2019 yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) itu tidak diajukan lebih dulu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Bagaimana ceritanya MA bisa memutus tanpa ada di Bawaslu. Jadi ini ada kesalahan berpikir. Mestinya tidak begitu," ujar Yusril saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra (Kompas.com)

Yusril menjelaskan, permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilu pernah diajukan oleh Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais pada 31 Mei 2019.

Dalam perkara yang diajukan ke MA ini, BPN menggugat Bawaslu terkait dengan putusannya yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada 15 Mei 2019.

Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara TSM. Permohonan tersebut tidak diterima oleh MA.

Dalam putusannya, MA menyatakan permohonan tidak diterima atau NO (niet ontvankelijk verklaard) karena adanya cacat formil, yakni legal standing atau kedudukan hukum dari pemohon.

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved