Ini Capaian Bidang Layanan Hukum Kemenkumham Sulbar

Beberapa program diantaranya, mengharmonisasi 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), serta membahas 18 naskah akademik produk hukum.

Ini Capaian Bidang Layanan Hukum Kemenkumham Sulbar
Muhammad Ridwan
Divisi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat (Sulbar), telah berhasil menjalankan berbagai program selama semester pertama 2019. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Divisi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat (Sulbar), telah berhasil menjalankan berbagai program selama semester pertama 2019.

Beberapa program diantaranya, mengharmonisasi 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), serta membahas 18 naskah akademik produk hukum daerah di Sulbar.

Baca: VIDEO: Jelang Tahun Ajaran Baru, Toko Harmonis Diserbu Pemburu Seragam Sekolah

Baca: Mahasiswa PKL Institut Teknologi Bandung Belajar Transplantasi Karang di Selayar

"Dari 17 ranperda tersebut, 13 dari kabupaten Mejene, dan 4 di antaranya dari kabupaten Polewali Mandar", kata kepala divisi hukum Kemenkumham Sulbar, Sri Yuliani, di ruang kerjanya, Jumat (12/7/2019).

Khusus bidang bantuan hukum, ada 11 orang perancang peraturan perundang-undangan dari pejabat fungsional di lingkup Kemenkumham Sulbar.

Mereka siap membantu Pemda, dalam memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu.

Juga telah menunjuk secara langsung Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam membantu masyarakat kurang mampu, untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. Itupun secara gratis.

"3 OBH dari Mamuju dan 1 dari Polewali Mandar. Semuanya telah melakukan bimtek sebagai upaya peningkatan kapasitas, dalam memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu", lanjut Sri.

Dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, telah dilakukan penyuluhan hukum dan mendorong Pemda dalam mendorong Desa sadar hukum di Sulbar.

Dalam hal indikasi geografis, sarung khas Sulbar "lipa sa'be" juga telah resmi terdaftar sebagai indikasi geografis. Pisang "loka pere" dari Majene, dan kopi Mandar dari Polewali Mandar, masih dalam tahap pengkajian.

Untuk kekayaan intelektual, telah disertifikatkan 14 permohonan hak cipta dari lembaga dan perseorangan.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved