Dirjen PFM Resmi Buka Rakor Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019

Kegiatan Rakor ini dilaksanakan dari 10 sampai 13 Juli 2019 dengan tema “Peningkatan Komitmen dan Sinergitas Bantuan Pangan Non Tunai Mewujudkan 6T (T

Dirjen PFM Resmi Buka Rakor Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019
Handover
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Andi ZA Dulung membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019, di Makassar, Kamis (10/7/2019) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Andi ZA Dulung membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019, di Makassar, Kamis (10/7/2019).

Kegiatan Rakor ini dilaksanakan dari 10 sampai 13 Juli 2019 dengan tema “Peningkatan Komitmen dan Sinergitas Bantuan Pangan Non Tunai Mewujudkan 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Administrasi).”

Rakor Pengendalian Pelaksanaan BPNT ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Dinas Sosial kabupaten/kota dengan bank cabang penyalur BPNT.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui data riil Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan BPNT di wilayah III, serta merumuskan solusi secara bersama terhadap permasalahan-permasalah terkait pelaksanaan BPNT.

Permasalahan seperti perbedaan data BNBA, KPM yang tidak dapat bertransaksi, KKS yang tidak terdistribusi, serta masalah lainya.

Tahun 2018 lalu, MicroSave Consulting Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI dan Bill & Melinda Gates Foundation merilis hasil riset yang menyatakan bahwa 96% KPM dan 89% e-warong menyatakan puas terhadap pelaksaan program BPNT.

Riset mencakup 93 Kota dan Kabupaten di 25 Provinsi dengan melibatkan 2.398 KPM dan 779 e-warong.

Penari ramaikan pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019, di Makassar, Kamis (10/7/2019)
Penari ramaikan pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019, di Makassar, Kamis (10/7/2019) (Handover)

Dalam rilis yang diterima Tribun Timur, Jumat (12/9/2019), pembukaan Rakor dihadiri oleh dua direktorat sekaligus, yakni Direktorat PFM Wilayah II dan Direktorat PFM Wilayah III.

Di Makassar, Direktorat PFM Wilayah III melaksanakan Rakor Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 yang dihadiri oleh 16 Kabupaten/Kota dari 5 Provinsi.

11 kabupaten/kota di antaranya berasal dari Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai, Kota Palopo, Kota Parepare, dan Kota Makassar.

Sedangkan sisanya berasal dari Kota Kendari, Kota Baubau, Kota Palu, Kota Jayapura, dan Kota Sorong.

Dalam arahannya, Andi ZA Dulung menyampaikan kepada daerah agar tidak menjadikan permasalahan di beberapa data sebagai alasan untuk menghentikan pelaksanaan program BPNT secara menyeluruh.

“Tolong daerah-daerah yang merasa, atau ada desa atau kecamatan yang merasa daerahnya, katanya, datanya belum beres, itu jangan menghentikan program seratus persen. Hanya karena sebagian orang yang tidak beres datanya,” kata Andi ZA Dulung, Kamis (11/07).

“Kalau datanya dinamis, ada yang satu-dua yang begitu, ya jangan dipersoalkanlah,” sambungnya.

“ Masa Cuma sekian orang yang bermasalah di situ, lalu total orang tidak diberikan bantuan, mendzalimi orang itu namanya,” pungkasnya.

Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Rasni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved