Pansus Akan Usut Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov Sulsel

Adapun yang akan dipanggil, kata Kadir, yaitu Hendra, Rusdi, Toteng dan Reza salah satu staf BKD Sulsel.

Pansus Akan Usut Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov Sulsel
abd azis/tribun-timur.com
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Sahrun Said, memaparkan secara detail perubahan atau penambahan dari 97 nama pejabat yang akan dilantik menjadi 193 orang saat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Halid ke tanah suci, dalam sidang hak angket dilantai 8, Gedung Tower DPRD Sulsel, Rabu (10/7/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan akan mengusut dugaan jual beli jabatan di lingkup Pemprov Sulsel.

"Soal jual beli kita masih dalami, akan kita panggil ini empat orang. Hendra sudah terjadwal. Jadi kita rapat dulu, nanti setelah rapat baru dijadwalkan," kata Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid, Rabu (10/7/2019).

"Jadi soal indikasi ada jual jabatan sampai sekarang belum kita peroleh, tetapi apakah ada pelanggaran soal itu? Ada. Seperti 79 nama pejabat menjadi193 itu cuma dibuat oleh staf gubernur," Kadir menambahkan.

Adapun yang akan dipanggil, kata Kadir, yaitu Hendra, Rusdi, Toteng dan Reza salah satu staf BKD Sulsel. Kadir menyebut empat orang itu yang menggodok nama-nama dari 79 ke 193 pejabat.

"Terkait Rp 10 miliar ini informasi dari Pak Jumras. Informasinya Pak Jumras pernah ketemu dengan Sumardi sama Anggu dan Fery di Jl Bau Mangga sebelum pencopotan. Disitu ditanya soal Rp 10 miliar ya dan bla-bla disitu," kata Kadir soal pencopotan Jumras.

Setelah dipanggil hari Minggu, kata Kadir, tanggal 19 itu di rujab (gubernur), disitulah baru diberikan SK pencopotan kepadanya (Jumras).(zis)

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved