Mantan Sekretaris KPU Sulbar Divonis 4 Tahun, Kuasa Hukum: Klien Kami Dikorbankan

Dari putusan tersebut, pihaknya melihat majelis hakim berkesimpulan menjatuhkan vonis Pasal 2 Undang-undang pemberantasan

Mantan Sekretaris KPU Sulbar Divonis 4 Tahun, Kuasa Hukum: Klien Kami Dikorbankan
nurhadi/tribunmamuju.com
Muhammad Nasrun 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kuasa hukum mantan Sekertaris KPU Sulbar, Abd Rahmad Syam (ARS), Muhammad Nasrun, mengungkapkan vonis empat tahun penjara yang dijatuhkan kepada kliennya sangat tidak adil.

"Sebagaimana putusan majelis hakim tadi, kami penasehat hukum menyatakan dalam perkara ini pikir-pikir, karena bagi kami itu sangat tidak adil,"kata Nasrun kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri Kelas IB Mamuju.

Dari putusan tersebut, pihaknya melihat majelis hakim berkesimpulan menjatuhkan vonis Pasal 2 Undang-undang pemberantasan korupsi. Meski menuntut ARS dengan pasal 3.

"Dalam putusan tadi, kami menerima bahwa kerugian negara tidak dibebankan kepada klien kami, majelis menguraikan bahwa yang disita oleh penyidik akan dikembalikan oleh jaksa untuk digunakan dalam perkara ini," kata Nasrun.

Namun, Nasrun melihat putusan tersebut tidak adil bagi kliennya. Dimana, kliennya tidak ikut menikmati hasil korupsi sedikit pun, namun hanya memberikan ruang kepada seseorang atau korporasi.

"Tapi hanya klien kami yang ditersangkakan, nah adanya putusan hakim ini, kami berharap kepada JPU dan penyidik Polda agar menindak lanjuti putusan ini,"pinta Nasrun.

Bila tidak, lanjut Nasrun, akan menjadi presen buruk bagi penegakan keadilan di Provinsi Sulawesi Barat.

"Dari awal memang kami anggap perkara ini tidak adil, kenap cuma kline kami yang diterdakwakan, sementara yang menikmati orang lain, yang membuat sidik, HPS dan KAK, kenapa tidak ditersangkakan juga,"ujarnya.

"Lebih lebih si Makmur atau Direktur PT Adi Perkasa Makassar, itu disebutkan dalam persisangan dia mengambil, dari selisih Rp 2,4 miliar itu,"sambunya.

Mengenai perusahaan lolos tender, Nasrun menerankan, itu bukan kewenangan KPA tapi kewenangan pokja atau Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Dari situ, Nasrun menganggap kliennya hanya dikorbankan, sehingga baginya sangat tidak adil.

Sehingga berharap, kepada penyidik Polda untuk menindak lanjuti jika sudah ada putusan inkrah atau putusan tetap dari pengadilan.

"Aturan KUHAP selama tujuh hari, kami akan berdiskusi dulu sama terdakwa dan keluarganya, apakah melakukan upaya hukum atau menerima putusan ini,"tuturnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved