Izin Operasi Tambang di Wajo Terbit, DPRD Sulsel Sebut Pemprov Abaikan Hasil RDP

Masyarakat geram, lantaran sejak 2016 mereka kukuh menolak kehadiran tambang pasir tersebut.

Izin Operasi Tambang di Wajo Terbit, DPRD Sulsel Sebut Pemprov Abaikan Hasil RDP
hardiansyah/tribunwajo.com
Lokasi tambang pasir di Lingkungan Pallae, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang ditolak masyarakat, Selasa (9/7/2019). 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Tambang pasir yang dikelola CV Muara Saddang di Lingkungan Pallae, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo resmi beroperasi.

Masyarakat geram, lantaran sejak 2016 mereka kukuh menolak kehadiran tambang pasir tersebut. Olehnya, masyarakat pun berunjuk rasa di lokasi tambang dan melanjutkannya ke Kantor DPRD Kabupaten Wajo, Selasa (9/7/2019).

"Kita tetap menolak tambang pasir tersebut, kalau bisa izinnya dicabut," kata salah satu masyarakat, Rustan Asta.

Diketahui, polemik tambang pasir tersebut telah lama bergulir. Bahkan, Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah membahas hal tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP), akhir April 2019 lalu.

Hasil RDP tersebut meminta DLHD Provinsi Sulsel mengirim surat ke DLHD Kabupaten Wajo untuk menarik izin usaha pertambangan karena banyaknya keluhan dari masyarakat dan menyarankan agar memindahkan titik lokasi pertambangan yang jauh dari pemukiman masyarakat.

Namun, tertanggal 2 Juli 2019 lalu, ada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, nomor: 62/I.03/PTSP/2019, tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan operasi produksi pasir kepada Danni Akbar Mustari.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Nurhidayati Zaenuddin yang memimpin RDP tersebut heran dengan adanya surat izin operasi tersebut.

"Saya juga heran kok ada suratnya keluar, artinya SKPD terkait tidak menjalankan hasil RDP, ini sangat disayangkan san kami akan menyurati SKPD terkait untuk menanyakan terbitnya surat itu," katanya.

Sejak tambang pasir tersebut beroperasi, bantaran sungai mulai tergerus. Padahal, mayoritas masyarakat bermukim di bantaran sungai. Bahkan, sudah ada 1 rumah yang pindah lantaran rumahnya terancam. Saat ini pun, ada satu rumah lagi di Lingkungan Pallae yang terancam.

Selain itu, sumber air masyarakat yang langsung dari Sungai Walennae pun tercemar dan keruh bila beroperasi. Juga, bising mesin penambang mengganggu. Sebab, lokasinya tak berjarak dengan pemukiman. (TribunWajo.com)

Laporan wartawan Tribun Timur @dari_senja

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved