Organda-Aptrindo Tolak Insensif Pajak, Bapenda Sulsel: Sudah Sesuai Aturan

Keputusan yang ditolak bernomor 0245/IV/2019, terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Insensif Pajak, untuk Kendaraan Bermotor Umum.

Organda-Aptrindo Tolak Insensif Pajak, Bapenda Sulsel: Sudah Sesuai Aturan
Bapenda Sulsel
Genap seratus hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman (NA – ASS), Sabtu (15/12) ditandai berbagai hasil kerja nyata. Salah satu janji mantan Bupati Bantaeng dua periode itu adalah mewujudkan Sulsel Bersih Melayani, Sehat Cerdas, Terkoneksi, Mandiri, Sejahtera, dan Berkarakter. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sulsel dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Sulselbar menolak terbitnya Keputusan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel.

Keputusan yang ditolak bernomor 0245/IV/2019, terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Insensif Pajak, untuk Kendaraan Bermotor Umum.

Bahkan, Aptrindo-Organda akan melakukan aksi bila jalur mediasi tidak dibuka Bapenda, usai terbitnya Keputusan tersebut.

Kenalan di Lombok, Anca Nikahi Wanita asal Jerman, Simak Kisahnya

100 Atlet Unjuk Kemampuan di Kejuaraan Tenis Peltha Cup XXV 2019

Menanggapi hal tersebut, Kabid Pendapatan Asli Daerah Bapenda Sulsel Darmayani mengatakan, Keputusan Bapenda tersebut sudah sesuai aturan.

"Keputusan tersebut turunan dari Pergub No 90 tahun 2018 tentang pajak daerah khusus. Nah pergub itu turunan dari PP nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan," kata Yani sapaannya via Telepon, Senin (8/7/2019) malam.

Dimana pemberian insentif yang akan diberikan pemerintah kepada angkutan orang sebesar 70 persen, dan 50 persen untuk angkutan barang.

Menurutnya, mengapa angkutan umum barang ada yang tidak mendapatkan insentif 50 persen, dikarenakan hanya angkutan umum barang khusus saja yang diberi insentif.

Rayakan Hari Anak, Jokowi Bakal ke Makassar, NA Minta Kota Ditata\

Drawing Final Piala Indonesia Besok Sore di GBK, Bisa Disaksikan Streaming Via Website PSSI

"Angkutan umum barang khusus ini memiliki izin. Yah barang khusus dimaksud ini yakni seperti barang berbahaya. Bukan barang umum," ujarnya.

Sehingga untuk angkutan umum barang umum tidak mendapat insentif.

"Mereka hanya diberi PKB 1 persen bila memenuhi tiga syarat. Memiliki akta notaris, ada izin prinsip, dan lainnya. Itu sudah kita atur di Keputusan Bapenda Sulsel tersebut," katanya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Klik Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved