Breaking News:

ACC Harap Kejati Usut Dugaan Gratifikasi Penerbitan Plat Kuning Kendaraan Dishub Sulsel

"Kami menilai sebaiknya memang dugaan pungli ini ditindaklanjuti oleh Kejaksaan," kata Wakil Direktur ACC Sulawesi Kadir Wokanubun kepada Tribun, Seni

Penulis: Hasan Basri | Editor: Ansar
Abdul Kadir
Wakil Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi mendorong Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengusut dugaan gratifikasi atau pungli atas penerbitan plat kuning kendaraan.

"Kami menilai sebaiknya memang dugaan pungli ini ditindaklanjuti oleh Kejaksaan," kata Wakil Direktur ACC Sulawesi Kadir Wokanubun kepada Tribun, Senin (08/07/2019).

Penggiat anti korupsi menilai  siapapun yang terlibat tetap diproses secara secara hukum, meskipun sudah diberikan sanksi secara internal.

 Fankar Umran: Potensi Pertanian dan Perikanan Sulsel Belum Tergarap

Mahasiswa Unismuh Makassar Belajar Kepemimpinan dan Inovasi di Luwu Utara

Ia berharap Kejaksaan segera menangani kasus ini apalagi kasusnya telah mebdapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Apalagi kasus inikan temuan dari tim Korsupgah KPK," ujarnya.

Sekedar diketahui Tim koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK ini dipimpin oleh Adlinsyah membeberkan sejumlah temuanya.

Salah satunya adalah dugaan gratifikasi dalan proses penerbitan rekomendasi peralihan status kendaraan berplat hitam menjadi plat kuning.

Komentar Kocak Putri Presiden Jokowi Kahiyang saat Kaesang Buat Video Giveaway Motor

LINK http://pengumuman.sbmptn.ac.id Sulit Diakses, 12 Link Alternatif Pengumuman SBMPTN 2019, Tips!

KPK juga telah melaporkan kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) bahwa ada temuan baru di salah satu OPD Pemprov Sulsel.
 
Sebelumnya, Ispektorat Sulawesi Selatan memutuskan agar Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Ilyas Iskandar dicopot.

Plt Kepala Inspektorat Salim AR mengatakan, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menemukan indikasi tindak gratifikasi di OPD yang dipimpin oleh kakak kandung Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar tersebut.

Ia menyebutkan baru saja LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) untuk Dinas Perhubungan ia terbitkan.

Menurutnya sudah jelas terbukti pungli atau gratifikasi atas rekomendasi plat kuning.

"Kesimpulan kami, kami rekomendasikan pak Gubernur untuk mencopot Kepala Dinas perhubungan," ujar Salim, Kamis (4/7/2019).
 
Dalam kasus gratifikasi ini, tak hanya Kepala Dinas, rekomendasi ini berlangsung beruntun.

Para pihak yang memiliki kaitan atas tindak pelanggaran gratifikasi ini seluruhnya dicopot

"Kepala bidang yang menangani rekomendasi tersebut dicopot, kepala seksi yang menangani jalan raya tersebut dicopot, kemudian ada dua tiga staf di turunkan pangkatnya selama satu tahun," ujar Kaswad.

"Banyak sebenarnya kasus, cuman yang kita dapat dan yang terbukti sekarang ini cuman satu perusahaan," tambahnya.

Salim menegaskan indikasi yang ia temukan, tercatat ada 60 mobil dikenai biaya lebih.

"Itu baru satu kali, tapi banyak yang kita tidak bisa buktikan karena akses kami di tutup," ujar Salim. (*)

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Klik Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved