Sakit, Hakim Masih Ragu Keluarkan Panglima Laskar Jihad dari Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar belum mengabulkan permohonan mantan Panglima Laskar Jihad Indonesia, Jafar Umar Thalib.

Sakit, Hakim Masih Ragu Keluarkan Panglima Laskar Jihad dari Penjara
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Ruang sidang mantan Panglima Laskar Jihad Jafar Umar Thalib dan enam anggotanya atas kasus dugaan pengrusakan rumah di Papua, di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (27/06/2019). Terdakwa dan pihak korban yang dihadirkan bersaksi akhirnya saling memaafkan di ruang sidang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar belum mengabulkan permohonan mantan Panglima Laskar Jihad Indonesia, Jafar Umar Thalib.

Terdakwa kasus kasus pengrusakan rumah di Papua ini mengajukan permohonan untuk dialihkan status penahanananya dari tahanan penjara Polda Sulsel menjadi tahanan kota.

Permohonan itu diajukan pada Kamis pekan lalu. "Majelis mempertimbangkan harus koordinasi karena  kasus ini atensinya banyak pihak," kata Penasehat Hukum terdakwa, Achmad Michdan.

Baca: Pekan Depan, Mantan Panglima Laskar Jihad Indonesia Hadapi Tuntutan

Baca: Mantan Panglima Laskar Jihad Tak Hadirkan Saksi Meringankan

Baca: Sidang Mantan Panglima Laskar Jihad, Terdakwa dan Korban Saling Memaafkan

Berdasarkan informasi diperoleh Tribun Jafar  Umar Thalib adalah pendiri Laskar Jihad, sebuah organisasi Islam militan di Indonesia. "Bisa saja majelis hakim berpedapat  lebih cepat diputus," sebutnya.

Jafar Umar Thalib mengajukan permohonanan pengalihan status penahanan karena dirinya sedang menderita sakit jantung. 

Di tengah kondisi tahanan yang padat, kondisi kesehatan Jafar dikhawatirkan terganggu.

Pihaknya menjamin Jafar Umar Thalib  terus mengikuti proses persidangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dia juga menjamin kliennya tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum atau melarikan diri. 

Sebelumnya, Jafar Umar Thalib dan enam anggotanya didakwa bersalah oleh oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pengrusakan rumah di Papua.

Jafar dan ketujuh lainnya didakwa dengan pasal yang sama yakni pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk, serta pasal 170 ayat (1)KUHP.

"Terdakwa diancam pasal darurat dan pasal 170. Untuk pasal darurat sekitar 10 tahun ancaman pidananya. Pasal 170 ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara," kata JPU Muhammad Iryan usai persidangan. 

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved