Dinas PTSP Jeneponto Disebut Persulit Warga Mengurus Surat Izin Lingkungan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jeneponto mendapat sorotan.

Penulis: Ikbal Nurkarim | Editor: Suryana Anas
TRIBUN TIMUR/IKBAL NURKARIM
Kantor Dinas PTSP Kabupaten Jeneponto 

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jeneponto mendapat sorotan.

Pasalnya dinas yang berlokasi di Jl Ishak Iskandar, Kecamatan Binamu, Jeneponto ini dinilai persulit warga mengurus surat izin.

Seperti yang dikatakan perwakilan konsultan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar Firman, yang mengajukan surat izin lingkungan pembangunan jembatam gantung di Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Jeneponto.

Baca: Cari Tempat Nongkrong di Jeneponto? Yuk ke Oase Turatea

Baca: Baru Dilantik Kepala BKPSDM Jeneponto Langsung Lakukan Singkronisasi Program RPJMD

Menurutnya syarat mengajukan permohonan, Ia sudah lengkapi namun hingga saat ini, sudah sebulan diurus, izinnya tak kunjung keluar.

"Semua syarat untuk mengajukan izin sudah dilengkapi semuanya untuk jembatan gantung Pantai Bahari Jeneponto," katanya.

Ia menjelaskan pembangunan Jembatan gantung Pantai Bahari atas izin prinsip rekomendasi Bupati Jeneponto Iksan Iskandar.

Bahkan Ia sudah mendapatkan rekomendasi lingkungan terkait Amdal (UKL-UPL) dari Dinas Linkungan Hidup Jeneponto.

"Pembangunan jembatan atas izin rekomendasi Bupati Jeneponto, sudah ada rekomendasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup," jelas Firman.

"Warga dan kepala desa di daerah Pantai Bahari juga sudah lama menginginkan jembatan dibangun di sana," tuturnya.

Baca: Situs PPDB Sempat Eror, Begini Dampaknya di SMAN 2 Jeneponto

Baca: Bahas Pemanfaatan Pasar Boyong Jeneponto, Kadis Perindag Kembali Kumpulkan Pedagang

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jeneponto Haja Mernawati mengaku akan mengecek izinnya dahulu.

"Kemarin saya sudah cek izinnya. Kami perlu konfirmasi ke Ibu Sumiyati Kasi pertanahan di Dinas perumahan dan pertanahan untuk pengadaan tanahnya," kata Hj Mernawati melalui pesan whatsappnya, Jumat (5/7/2019) siang.

Diketahui permintaan pembangunan jembatan gantung ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN XIII Makassar, merupakan permohonan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar yang tertuang dalam nomor surat 900/538/k/2018 tertanggal 15 September 2018.

Dalam surat itu dijelaskan sehubungan terbatasnya anggaran daerah untuk memenuhi seluruh kegiatan infrastruktur di beberapa desa kelurahan di Jeneponto sehingga meminta bantuan pembangunan jembatan.

Namun justru ketika pihak BBPJN akan melakukan pembangunan, izin yang diurus justru tertunda di PTSP Jeneponto. Izin lingkungan ini sebagai persyaratan untuk mengajukan izin mendirikan bangunan, terkait proyek jembatan gantung di Pantai Bahari. (*)

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com @ikbalnurkarim

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved