33 DPO dan 30 Kasus Korupsi Jadi PR Kejati Sulsel yang Baru

Penggiat anti korupsi ini mengatakan dilana kepemimpinan Tarmizi di Sulawesi Selatan, kinerja kajati tidak ada yang spesial.

33 DPO dan 30 Kasus Korupsi Jadi PR Kejati Sulsel yang Baru
hasan/tribuntimur.com
Aktivis Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi, Hamka 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pengejaran 33 Daftar Pencarian Orang (DPO) terduga pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani lingkup Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat, hingga saat ini belum membuahkan hasil.

Para DPO ini bakal menjadi pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan Kepala Kejati  Tarmizi kepada Firdaus Dewilma yang baru saja dilantik untuk memimpin Kejati di Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan Aktivis Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi  Hamka kepada Tribun, Jumat (05/07/2019), sore.

Siapa Ichsan Yasin Limpo? Dijenguk Banyak Tokoh Nasional, Surya Paloh hingga Sandiaga Uno

Ini Jawaban Gisel Saat Ditanya Hotman Paris Apakah Tidur Barsama Wijin Selama Liburan?

Penggiat anti korupsi ini mengatakan dilana kepemimpinan Tarmizi di Sulawesi Selatan, kinerja kajati  tidak ada yang spesial.

Sebab da empat poin yang menjadi atensi pihaknya selama Tarmizi menjabat Kajati Sulsel, belum bisa dituntaskan.

Diantaranya, penuntasan kasus korupsi, pencarian DPO, penguatan TP4D dan penanganan jaksa bermasalah. 
 
"Empat poin tersebut harus menjadi atensi Kajati baru Sulselbar, dan yang teranyar sampai saat ini soal  DPO kejati saat ini berjumlah 33 orang," tegas Hamka.
 
Ia menganggap pencarian DPO itu tidak pernah ada upaya serius dari pihak Kejaksaan  dalam mencari DPO.

Salah satunya adalah buronan Jen Tang, serta tersangka korupsi Underpass Simpang Lima Bandara Sultan Hasanuddin, Rosdiana Hardits.

Rosdiana sudah hampir setahun jadi buronan Kejaksaan. 

Rosdiana menjadi buronan Kejaksaan, pasca ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan tersangka  Ahmad Rifai, Kasubag Pertanahan Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Makassar), tepatnya November 2018.

Misteri Mobil Terparkir Berbulan-bulan di Mall Manado Terungkap, Milik Orang Polman

Yuk ke Public Display Kalla Toyota di MaRI, Ada Hadiah Jutaan Rupiah

Dalam proyek tersebut, Rosdiana diketahui bertindak sebagai penerima ganti rugi lahan sedangkan Ahmad Rifai bertindak sebagai Sekretaris Tim Pengadaan.

Begitu pun dengan progres penanganan kasus korupsi.  

Dalam catatan ACC, ada 30 kasus korupsi yang penanganannya terkesan lambat (mandek) di lembaga adyaksa tersebut.

Diantaranya, kasus sewa lahan negara di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Makassar, korupsi PLTMH luwu timur, pengadaan pabrik pengolahan kakao Gowa.

Korupsi dan alih fungsi lahan pasar Bungi menjadi RS Pratama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Juga dugaan suap proyek irigasi anggaran DAK 49 M kementerian PUPR di Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2017.
 
Begitu juga soal kinerja TP4D belum maksimal. 

Dia mencotohkankasus pengadaan kapal latih yang saat ini sementara ditangani oleh Polrestabes.

Itu terbukti dengan adanya salah satu temuan oleh aparat kepolisian tentang pengadaan kapal latih kemaritiman di Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Sulsel. 

"Harapan kami kepada kejati baru supaya dimaksimalkan ke empat point yakni penuntasan kasus korupsi, pencarian DPO, penguatan TP4D dan penanganan jaksa bermasalah," harapnya. (*)

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved