NA: KPK Temukan Gratifikasi di Dishub Sulsel, Ada Juga di DPRD

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua hari berkantor di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo, kota Makassar.

Tim KPK yang dinamai Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK ini dipimpin oleh Adlinsyah, yang akrab disapa Choky.

Dihari kedua ini, KPK telah melaporkan kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) bahwa ada temuan baru di salah satu OPD Pemprov Sulsel.

Selain perjalanan dinas fiktif, ada juga gratifikasi. Gratifikasi ini di Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel.

Menurut Nurdin, atas temuan ini pihaknya mengharapkan OPD tersebut berbenah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Sedapat mungkin temuan semua dikembalikan, dari pada dilanjutkan ke pidana," kata Nurdin.

"Ini ada tiga OPD baru yang diindikasikan melakukan pelanggaran-pelanggaran keuangan," lanjut NA.

Dari tiga OPD ini kata Nurdin, hanya satu yang ia beberkan yakni Dinas Perhubungan Sulsel. Sedangkan dua OPD lainnya enggan ia sebutkan.

"Yang jelas ada tiga tambahan dari enam OPD yang sebelumnya kita minta pemeriksaan oleh inspektorat," kata mantan Bupati Bantaeng ini.

Ia menegaskan semua temuan harus dikembalikan ke kas daerah.

Yang parah, kata Nurdin, jika ditotal temuan keuangan negara itu miliaran.

"Kalau di total miliaran. Termasuk ada juga DPRD," jelas Nurdin, sembari sebut bahwa Korsupgah itu pencegahan bukan penindakan, olehnya sedini mungkin OPD harus bergerak kencang.

Menurutnya jika temuan ini cepat dikembalikan, oknum tersebut akan terlepas dari pidana. Tapi perbuatan pelanggarannya tentu akan dievaluasi.

Pengembalian temuan keuangan harus dikembalikan paling lambat dua bulan dari sekarang.

Seperti dibeberkan Nurdin, korupsi gratifikasi ada pada pelayanan plat kuning.

Ia menambahkan, dimata KPK Sulsel ada kemajuan. Sulsel zona merah itu salah, Sulsel ini akan bangun sistem agar tidak bocor anggaran.(sal)

 Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy