Roem CS Bahas Material Dugaan KKN Hak Angket Bareng KPK RI 

Hak angket dibahas di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Rabu (3/7/2019).

Roem CS Bahas Material Dugaan KKN Hak Angket Bareng KPK RI 
muh. hasim arfah
Ketua DPRD Sulsel M Roem 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-   Hak angket  menjadi topik diskusi DPRD Sulsel dengan Koordinator Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Korsupgah KPK RI)  Wilayah VIII, Adliansyah M Nasution.

Hak angket dibahas di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Rabu (3/7/2019). 

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem.

Selain Roem, hadir juga Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif dan Yusran Sofyan. 

Luput VAR, 2 Pelanggaran Harusnya Penalti di Semifinal Copa America 2019 - Lihat Tayangan Video Ini!

VIDEO: Asyik, Driver Grab Dapat TapCash Edisi Khusus

Dalam materi hak angket pengusul hak angket DPRD Sulsel menduga adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) secara terang-terangan dalam penempatan pegawai dalam jabatan eselon IV dan III. 

"Yah, kita bahas juga hak angket. Kami sampaikan niat kami baik dalam pengusulan hak angket," kata Roem. 

Roem mengatakan, DPRD Sulsel hanya bisa mengevaluasi gubernur dan wakil gubernur hanya melalui hak angket. 

"Kalau OPD, itu bisa dievaluasi melalui komisi. Gubernur dan Wagub dievaluasi melalui hak angket," katanya. 

 Jadi Andalan Ganda Putri di Indonesia Open 2019, Bagaimana Strategi Greysia Polii/Apriyani Rahayu?

Aktivitas Tambang Milik Amirullah Nur Dihentikan, Ilegal ?

Terkait masalah dugaan KKN, Roem menyerahkan kepada panitia khusus (Pansus) Hak Angket. 

"Kita serahkan saja ke Pansus untuk teknis itu," katanya. 

Sebelumnya, pengusul mengemukakan alasan penyelidikan dugaan KKN yakni: banyaknya calon pejabat yang belum memenuhi syarat pangkat.

Juga ada guru matematika SMK menduduki jabatan eselon IV (Kasubag Tekkom) dengan pangkat penata B,

Seorang pengawas jadi kepala bidang SMA di dinas pendidikan. 

Dengan alasan itu, pengusul hak angket menduga pelanggaran peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai negeri sipil khusus pasal 55, 56 dan 57. 

Selain itu, pengusul menduga pelanggaran Perda No 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan dan Pergub nomor 36 tahun 2016 dan pasal 59 tentang pengangkatan kepala sekolah. 

Beberapa nama yang bakal dipanggil yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Sulsel, Andi Sumardin Sulaiman, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusda Sulsel, Taufik Fachruddin, dan Kepala BKD Sulsel Asri Sahrun.(*)

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved