Pendaftaran CPNS 2019, Pemkab Gowa Minta 574 Kuota

Selain pengajuan kuota CPNS, Pemkab Gowa juga mengajukan kuota untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Pendaftaran CPNS 2019, Pemkab Gowa Minta 574 Kuota
Tribun Timur
Link Daftar CPNS 2019 dan 9 Syarat Pendaftaran: Bukan Pengurus Partai dan Usia Maksimal 35 Tahun 

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa telah mengajukan jumlah kouta untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Gowa tahun 2019.

Kali ini, Pemkab Gowa mengajukan kuota sebanyak 574. Pengajukan tersebut diserahkan serentak ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum lama ini.

"Jumlah kuota CPNS sesuai aturan 20 persen untuk CPNS Umum," kata Kepala BKPSDM Gowa, Muhammad Basir, Selasa (2/7/2019).

Selain pengajuan kuota CPNS, Pemkab Gowa juga mengajukan kuota untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar 80 persen. Bila dipersentasekan, jumlah kuota PNS umum berjumlah 114, sementara P3K berjumlah 459.

"Kami mengirim pengajuan formasi ini pada Jumat pekan lalu. Pengirimannya serentak seluruh daerah," sambung Basir.

Meski demikian sambung Basir, jumlah formasi pasti CPNS di Gowa masih menunggu keputusan pusat. Semua dikembalikan ke pusat. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi untuk pelaksanaannya saja.

Penerimaan CPNS juga nantinya, tidak mutlak akan sama dengan formasi yang tersedia. Semua tergantung pada kemampuan calon peserta.

Basir menyebut kebutuhan pegawai Pemkab Gowa saat ini didominasi oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, dalam hal ini guru.

Dirinya berharap, formasi CPNS yang diberikan Kemenpan RB ini nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan Pemkab Gowa.

"Di Gowa itu yang paling kita butuhkan tenaga kesehatan," katanya.

Diketahui Pemkab Gowa ini memiliki total jumlah PNS 7.678 pada 18 Kecamatan Kabupaten Gowa. Sementara itu terkait tingkat kebutuhan pegawai, hal tersebut bersifat relatif bergantung pada kondisi. Misalnya saja kebutuhan untuk mengganti pegawai yang pensiun.

Dikutip melalui rilis Humas Kemenpan RB disebutkan jika usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth. Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.

Ada pun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menpan RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula

Laporan Wartawan Tribun Gowa @bungari95

Penulis: Ari Maryadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved