Mudahkan Izin Nelayan Pangkep, CDK Pangkajene Siapkan Pos di Pelabuhan Maccini Baji

Itu berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Mudahkan Izin Nelayan Pangkep, CDK Pangkajene Siapkan Pos di Pelabuhan Maccini Baji
munjiyah/tribunpangkep.com
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan (DKP Sulsel) Sulkaf S Latief berbicara pada Sosialisasi Sistem Informasi Layanan Rekomendasi Perizinan kepada para nelayan Pangkep di Pelabuhan Maccini Baji, Pangkep, belum lama ini. Hadir sebagai narasumber Kepala Satuan Kepolisian Perairan (Kasat Polair) Polres Pangkep AKP Ridwan Saenong dan Kepala Cadang Dinas Kelautan (CDK) Pangkajene dan Kepulauan Moh Maja. FOTO DOK CDK Pangkajene dan Kepulauan 

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan (DKP Sulsel) melalui Cabang Dinas Kelautan (CDK) Pangkajene dan Kepulauan,memaksimalkan Pos Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan (SDKP) dan pelayanan nelayan.

SDKP di Pelabuhan Maccini Baji, Labakkang, Pangkep, tersebut untuk lebih memudahkan dan melayani penerbitan rekomendasi teknis surat izin usaha perikanan tangkap.

Itu berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Ketua RW Panakukkang Bantah Dakwaan dan Keterangan Saksi Coblos 3 Kali Pemilu 2019

Rektor UNM Husain Syam Lepas 15 Calon Jamaah Haji Lingkup Kampus UNM Tahun 2019

“Kami juga ada staf yang standby di Makassar guna memudahkan dan melayani penerbitan rekomendasi karena hampir semua nelayan Liukang Tangayya, Liukang Kalmas, dan beberapa pulau di Tuppabiring sandar dan bongkar di Pelabuhan Paotere Makassar,” kata Kepala CDK Pangkajene dan Kepulauan Moh Maja, via rilis, Selasa (02/07/2019).

Untuk izin perikanan nelayan 5-9 GT hanya membutuhkan izin berupa Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).

Layanan ini semua gratis. Sedangkan, untuk kapal 10-30 GT izin terdiri dari SIUP, SIPI, atau SIKPI yang biayanya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Retribusi.

Untuk SIUP kapal nelayan 10-20 GT sebesar Rp 500 ribu dan kapal nelayan 20-30 GT sebesar Rp 1,5 juta dengan masa berlaku lima tahun.

Sedangkan, untuk SIPI dan SIKPi sebesar Rp 15 ribu per GT per tahun. Semua izin ini dikeluarkan oleh PTSP Provinsi Sulsel.

FOTO: Kementerian Pemuda dan Olahraga Gelar Pelatihan Instruktur Usia Dini

Percayanya HE Kepada AM hingga Tak Curiga Suaminya Itu Menikahi Adik Kandungnya Sendiri, Kronologi

Menurutnya, dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan disebutkan, penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5-30 GT menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Sejalan hal tersebut salah satu tugas CDK Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 106 Tahun 2018 tentang pelimpahan kewenangan gubernur kepada cabang dinas pada DKP Sulsel.

Yaitu penerbitan rekomendasi teknis izin usaha perikanan tangkap (SIUP, SIPI dan SIKPI) untuk kapal perikanan di atas 5 GT-30 GT serta penerbitan Surat Tanda Keterangan Andon (STKA).

Syarat 

Untuk penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi di antaranya pas besar/kecil serta surat ukur yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Pelabuhan.

Selama persyaratan sudah memenuhi rekomendasi teknis bisa terbit tidak kurang dalam sehari dan gratis alias tanpa biaya.

Maja menambahkan pihaknya sudah banyak menerima laporan dari nelayan terkait mahal dan rumitnya pengurusan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

“Untuk itu kami selalu sosialisasi dan menyampaikan ke nelayan terkait kemudahan dalam pengurusan izin dan agar mereka tidak menggunakan calo dalam mengurus izin tersebut,” ujarnya. 

Sebelumnya, CDK Pangkajene dan Kepulauan kembali menggelar Sosialisasi Sistem Informasi Layanan Rekomendasi Perizinan kepada para nelayan Pangkep di Pelabuhan Maccini Baji. 

Hadir langsung sebagai narasumber yakni Kepala DKP Sulsel Sulkaf S Latief, Kepala Satuan Kepolisian Perairan (Kasat Polair) Polres Pangkep AKP Ridwan Saenong, dan Moh Maja. 

Pada kesempatan itu, Sulkaf kembali menyampaikan komitmen DKP Sulsel melalui CDK Pangkajene dan Kepulauan, untuk memberikan kemudahan penerbitan rekomendasi teknis surat izin usaha perikanan tangkap bagi nelayan di daerah tersebut.

Berikut jenis dan syarat pelayanan penerbitan rekomendasi teknis surat izin usaha perikanan tangkap dilansir CDK Pangkajene dan Kepulauan selengkapnya:

jenis & syarat layanan:
* STKA Andon (10-30 GT):
- FC SIPI
- FC KTP
- Rencana Andon (daerah tujuan Andon, jumlah ABK).

* Rekomendasi SIUP, SIPI, SIKPI (10-30 GT)
- FC KTP
- FC NPWP
- FC Pas Besar & surat ukur
- Cek fisik kapal.

* Rekomendasi BPKB:
- FC KTP
- FC NPWP
- FC Pas Kecil & surat ukur
- Cek fisik kapal. (*)

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved