KPK ke Kejati Sulselbar, Ada Apa?

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin kehadiran KPK tersebut, salah satunya membahas penanganan aset.

KPK ke Kejati Sulselbar, Ada Apa?
Humas Kejati Sulselbar
Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komis Pemberantasan Korupsi (KPKl, Adlinsyah Nasution menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat, Senin (01/07/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komis Pemberantasan Korupsi (KPK), Adlinsyah Nasution menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat, Senin (01/07/2019).

Kedatangan tim disambut langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Tarmizi.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin kehadiran KPK tersebut, salah satunya membahas penanganan aset.

"Kehadiranya bidang pencegahan KPK sebagai upaya mendorong Kejati Sulsel guna percepatan penyelesaian masalah aset baik aset Pemprov Sulsel maupun aser di Sulbar," ujar Salahuddin.

Selain itu, dalam pertemuan itu juga membahas agenda persiapan pertemuan sebagai langkah koordonasi guna mewujudkan tujuan percepatan tersebut.

Kata Salahuddin, kesungguhan Pemprov harus ditumbuhkembangkan guna membangun sinergitas dalam rangka optimalisasi pengamanan dan pemulihan aset daerah.

"Tidak hanya terbatas pada tataran provinsi semata. Pengamanan aset harus tuntas sampai ke Daerah daerah," sebutnya.

Sekedar diketahui, Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejati Sulselbar terus berupaya menyelamatkan aset Pemerintah Provinsi Sulsel yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Ada 24 aset milik pemprov Sulsel yang dikuasai pihak ketiga, selama puluhan tahun. Salah satunya adalah Stadion Mattoangin.

Sebelumnya, Tarmizi dari total aset yang ditangani sudah ada enam aset yang berhasil dikumpulkan datanya untuk segera ditindaklanjuti.

"Tadi pak Asdatum sudah laporkan sama saya dari 24 aset yang ditangani sudah enam clear dalam membuat sebuah telaah" kata Kepala Kejati Sulselbar, Tarmizi kepada wartawan di halaman Kejati, Jumat (28/06/2019).

Namun mantan Kajati Aceh ini belum mengetahui pasti dimana posisi lokasi keenam aset itu. "Saya belum tau secara pasti dimana lokasinya. Tapi itu ada di Makassar, Parepare dan Pinrang," sebutnya.

Selanjutnya kata Kajati melalui Jaksa Pengacara Negara ini bakal mengundang pihak terkait terhadap objek yang dikuasai itu.

Tujuanya untuk memastikan aset yang dianggap bermasalah. Apakah memang milik Pemprov Sulsel atau memang sudah dalam posisi yang dimiliki?

"Kalau memang ada dokumen Pemprov dan dikuasai pihak ketiga, siapa pihak ketiga itu," tuturnya.(san)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved