KPK Awasi Pendapatan dan Asset Pemprov Sulsel

KPK mengawasi optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan manajemen aset daerah di Sulawesi Selatan.

KPK Awasi Pendapatan dan Asset  Pemprov Sulsel
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Tim Koordinasi Wilayah (Korwil) VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memulai rangkaian kegiatan monitoring evaluasi (monev) dalam program koordinasi supervisi pencegahan di Sulsel, Senin (01/07/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan manajemen aset daerah di Sulawesi Selatan.

Pengawasan ini diketahui setelah Tim Koordinasi Wilayah (Korwil) VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memulai rangkaian kegiatan monitoring evaluasi (monev) dalam program koordinasi supervisi pencegahan di Sulsel, Senin (01/07/2019).

Bertempat di kantor Gubernur Provinsi Sulsel, tim mengevaluasi perkembangan rencana aksi Pemprov Sulsel terkait optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah.

Baca: Nurdin Halid Selamati Presiden Jokowi

Baca: Setelah Ketua KPU Bersaksi, Giliran Caleg Golkar Dicecer Pertanyaan di Bawaslu Sulsel

Baca: Hari Pertama di Kantor Gubernur, KPK Bidik Pendapatan dan Asset Bermasalah Pemprov Sulsel

Pejabat yang hadir di antaranya Sekda Sulsel, Inspektur, Kepala Bapenda, Kepala DPMPTSP, Kadis Dukcapil, Jajaran OPD terkait, Perwakilan Kejati Sulsel, Perwakilan BPN Provinsi Sulsel dan jajaran terkait.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam rilisnya, rencana kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat (5/7/2019) mendatang. Ini merupakan monitoring keempat dan KPK akan terus memantau setiap perkembangannya.

Sebelumnya, monitoring evaluasi (monev) terakhir dilakukan KPK pada bulan Mei 2019 lalu. Itu terkait optimalisasi penerimaan daerah, saat itu KPK mendorong Bapenda Sulsel untuk melakukan akselerasi guna peningkatan pendapatan daerah.

Dari rekomendasi KPK tersebut, telah ditindaklanjuti. Pertama penertiban data wajib pajak demi terwujud data wajib pajak yang handal. Kedua Integrasi data pajak dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Tidak berhenti pada terobosan untuk mengintegrasikan data pajak dengan NIK, KPK mendorong dilakukan utilisasi data tersebut pada sektor lainnya," kata Febri dalam rilisnya.

"Karenanya, pada kesempatan monev kali ini KPK juga mendorong para pihak melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan asli daerah," lanjutnya lagi.

Pada evaluasi kali ini, KPK mencatat secara keseluruhan per Juni 2019 penerimaan pajak naik Rp 175,3 miliar atau naik 12% dari periode yang sama di 2018.

Halaman
123
Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved