Penanganan Dugaan Korupsi DAK Rp 39 M di Enrekang Mandek, Kejati Sulsel Disorot

Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Barisan Pemuda Indonesia (BADAI) berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan

Penanganan Dugaan Korupsi DAK Rp 39 M di Enrekang Mandek, Kejati Sulsel Disorot
Koordinator BADAI, Andi Pangeran Naser
Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Barisan Pemuda Indonesia (BADAI) berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Jumat (28/6/2019). Aksi tersebut menyikasi lambannya penanganan Penyidik Kejati Sulsel dalam menangani kasus dugaan krorupsi proyek pembangunan bendung jaringan air baku Sungai Tabang senilai Rp 39 miliar. 

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Barisan Pemuda Indonesia (BADAI) berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Jumat (28/6/2019) sore.

Aksi tersebut menyikasi lambannya penanganan Penyidik Kejati Sulsel dalam menangani kasus dugaan krorupsi proyek pembangunan bendung jaringan air baku Sungai Tabang senilai Rp 39 miliar.

Anggaran tersebut bersumber dari DAK Plus tahun anggaran 2015 di Kabupaten Enrekang.

Baca: Soal Mutasi, BKDD Enrekang Belum Tentukan Jadwal

Baca: Tangan Bocah Melepuh Setelah Diinfus, RSUD Massenrempulu Enrekang Bilang Begini

Baca: Sambut HUT ke-73 Bhayangkara, Polres Enrekang Gelar Sepeda Santai

Koordinator Aksi, Andi Pangeran Naser mengatakan, pihak Kejati Sulsel sangat lamban dalam menangani kasus tersebut.

Hingga kini belum ada kejelasan terkait kasus mega proyek tersebut yang diduga melibatkan sejumlah tokoh berpengaruh di Kabupaten Enrekang.

Padahal, kasus tersebut sudah dilaporkan dan bergulir sejak awal bulan Desember 2018 di Kejati Sulsel.

Sementara Kajati Sulsel diakhir masa jabatannya, justru makin terlihat mesra dengan Pemkab Enrekang itu dibuktikan dengan kunjungannya di Rujab Bupati Enrekang beberapa waktu lalu.

"Kasus ini bergulir sejak dilaporkan oleh seorang rekan kami dari Enrekang akhir tahun lalu, namun hingga kini pihak Kejati turun langsung meninjau sejumlah proyek ini," kata Andi Pangeran dalam rilisnya pasa TribunEnrekang.com, Jumat (28/6/2019) malam.

Ia menjelaskan, kasus mega proyek yang telah dipecah menjadi 126 paket itu diduga fiktif dan bukti permulaan kasus itupun seudah dikantongi penyidik.

Sehingga hal itu menjadi tanda tanya besar terhadap Kejati, apakah serius ataukah sudah masuk angin.

Halaman
12
Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved