Stadion Barombong Batal Dioperasikan 2020, Anggaran Rumput Dialihkan ke Sini

Stadion Barombong yang sedianya dioperasikan pada tahun 2020 dipastikan molor dalam waktu yang belum ditentukan.

Stadion Barombong Batal Dioperasikan 2020, Anggaran Rumput Dialihkan ke Sini
Sanovra JR/Tribun timur
Kondisi Stadion Barombong yang terletak di Jl Poros Barombong 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Masyarakat Sulawesi Selatan terpaksa harus bersabar. Stadion Barombong yang sedianya dioperasikan pada tahun 2020 dipastikan molor dalam waktu yang belum ditentukan.

Kontrak Stadion Barombong, tercatat masa berakhirnya jatuh pada awal tahun 2020 mendatang, namun itu diundur dengan alasan lanjutan audit.

Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Salim AR mengatakan pihaknya telah meminta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel untuk menghentikan sementara aktivitas pengerjaan konstruksi (fisik) di stadion yang berada di perbatasan antara kota Makassar dan kabupaten Gowa itu.

Baca: BREAKING NEWS: BPKP Minta Pembangunan Stadion Barombong Dihentikan Sementara

Baca: Nurdin Abdullah Pikir-pikir Lanjutkan Stadion Barombong, Pejabat Bilang Begini

Baca: Target Rampungkan Stadion Barombong, Nurdin Abdullah Butuh Anggaran Segini

Ia menyebutkan penghentian sementara ini, setelah keluar hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, agar dilakukan penyelesaian temuan masalah dalam proses pembangunan stadion.

"Jadi ada dua temuan sehingga diterbitkan rekomendasi ke Pemprov Sulsel melalui Inspektorat. Dua rekomendasi itu yakni menyelesaikan alas hak lahan antara pihak GMTD dengan Pemprov Sulsel, dan melakukan audit konstruksi stadion," ujar Salim, dalam keterangan pers di Kantor Inspektorat Sulsel, Jl AP Pettarani, kota Makassar.

Diketahui, BPKP melakukan audit atas permintaan khusus Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah.

Audit ini bertujuan, untuk meminimalisir jika terjadi indikasi temuan keuangan dari pemerintahan sebelumnya.

Nurdin Abdullah dan Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman sendiri komit jika pemerintahannya ini adalah pemerintahan bersih, transparan, dan profesional.

"Permintaan audit ini juga bukan untuk mencari kesalahan, tapi menyempurnakan proses yang ada didalamnya," Salim menambahkan.

Terkait rekomendasi dari BPKP ini, Inspektorat Sulsel akan menggelar rapat internal kesejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan dua rekomendasi BPKP.

Halaman
123
Penulis: Saldy Irawan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved