OPINI

OPINI - Peran Pengawasan dalam Optimalisasi Pemanfaatan DAK KB

Program KKBPK secara utuh dan terintegrasi, baik intern BKKBN maupun dengan lintas sektor di tingkat lini lapangan.

OPINI - Peran Pengawasan dalam Optimalisasi Pemanfaatan DAK KB
tribun timur
Auditor BKKBN

OLEH :
Nurmala Ma’mur
Auditor BKKBN

Upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan lini, diperlukan dukungan anggaran yang optimal.

Salah satu sumbernya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Sasaran pembangunan prioritas nasional yang telah ditetapkan di RPJMN 2015-2019 adalah (1)
menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun), (2) meningkatnya pemakaian
kontrasepsi (Contraception Prevalance Rate), (3) menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (Drop Out), meningkatnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (4) menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dan (5) menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19 tahun) Pengalokasian kegiatan-kegiatan DAK sub bidang KB ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari APBD, sehingga pelaksanaannyapun harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BKKBN telah memperoleh anggaran DAK sub.

Baca: Tolak Aktivitas Tambang, Warga Tutup Jalan di Desa Kalukuang Takalar

Bidang KB selama lebih dari 10 tahun tepatnya sejak tahun 2008 sampai dengan 2019 ini, dan setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan dan sangat potensial kontribusinya dalam pelaksanaan program KKBPK di kabupaten/kota, sehingga pemanfaatannya harus saling bersinergi untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019.

DAK sub bidang KB semula hanya untuk Fisik saja, sejak tahun 2016 dialokasikan juga dukungan untuk kegiatan non fisik, kegiatan non fisik ini dikenal dengan BOKB (bantuan operasional keluarga berencana).

DAK sub bidang KB adalah bukan sebagai pengganti pembiayaan yang sudah sejak awal dialokasi dalam APBD khususnya BOKB, tetapi dialokasikan untuk saling mengisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan melalui APBD, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tidak saling tumpang tindih Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun membentuk Tim Pengendali DAK sub bidang KB.

Tim ini berkontribusi besar terhadap pengelolaan DAK sub bidang KB secara nasional, oleh karena Tim ini konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pada saat pertemuan regional dan tetap mengacu ke juknis/pedoman yang ada.

Halaman
123
Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved