Dirjen Otda Bantah Ada Komunikasi dengan DPRD Sulsel Soal Hak Angket

Saat dikonfirmasi, Akmal mengaku belum pernah dikabari soal hak angket oleh Roem. "Belum," kata Akmal, saya dikonfirmasi via WhatsApp

Dirjen Otda Bantah Ada Komunikasi dengan DPRD Sulsel Soal Hak Angket
muh. hasim arfah
Ketua DPRD Sulsel M Roem 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Akmal Malik membantah jika dirinya telah berkomunikasi dengan Ketua DPRD Sulsel M Roem terkait Hak Angket.

Saat dikonfirmasi, Akmal mengaku belum pernah dikabari soal hak angket oleh Roem.

"Belum," kata Akmal, saya dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat (28/6/2019).

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, M Roem mengaku telah bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah (OTDA), Akmal Malik.
Pertemuan itu terjadi saat Acara Penilaian Kinerja DPRD Sulsel di Hotel Vouk and Suites, Nusa Dua Bali beberapa waktu lalu.

Roem melaporkan sepintas tentang agenda hak angket DPRD Sulsel.

"Saya laporkan saat jabat tangan kemarin Pak Akmal," kata Roem, Rabu (26/6/2019).

Menurutnya pertemuan Roem dan Akmal hanya sekitar 5 menit.

Dalam pertemuan ini, menurut Roem, Akmal Malik berpesan hak angket ini harus sesuai dengan kebaikan masyarakat Sulawesi Selatan.

"Intinya pesan beliau supaya hak angket ini membawa kebaikan kepada masyarakat Sulsel," kata Roem.

OPINI - Peran Pengawasan dalam Optimalisasi Pemanfaatan DAK KB

Hak Angket DPRD Sulsel Masuk Angin? Ini Kata Kopel Indonesia


Selain itu, Akmal juga berpesan supaya hak angket tidak mengganggu kinerja dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

"Intinya dalam pengarahan Dirjen OTDA dalam rapat evaluasi kinerja DPRD, gubernur dan DPRD provinsi seperti suami istri komunikasi harus baik," kata Roem.

Sebelumnya, 60 dari 64 legislator DPRD Sulsel menyetujui hak angket kepada gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Hak angket ini menjadi penggunaan pertama sejak DPRD Sulsel berdiri 5 dekade lalu.

- Jumras dan Lutfie Bungkam

Salah satu poin dalam hak angket DPRD Sulsel atas kebijakan Pemprov Sulsel yakni pencopotan dua pejabat eselon II yang tak berdasar hukum.
Dua pejabat itu adalah, Kepala Biro Pembangunan Sulsel Jumras, dan Kepala Inspektorat Sulsel Lutfie Natsir.

Kedua pejabat ini menghilang, keduanya tak pernah terlihat di kantor Gubernur Sulsel pasca dicopot oleh Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah.

Keduanya diketahui akan menjadi pihak terperiksa dalam penyelidikan hak angket. 

Saat dikonfirmasi, Lutfie enggan memberikan komentar, begitu pun dengan Jumras. (*)



Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

 

Penulis: Saldy Irawan
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved