Benarkah Kejati Buka Penyelidikan Baru Kasus Korupsi APBD Sulbar? Ini Kata Kajati

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dikabrkan kembali membuka penyelidikan baru kasus dugaan korupsi dana APBD Sulbar

Benarkah Kejati Buka Penyelidikan Baru Kasus Korupsi APBD Sulbar? Ini Kata Kajati
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Kajati Sulselbar Tarmizi berikan keterangan kepada awak media terkait penanganan sejumlah kasus di wilayah hukumnya 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dikabrkan kembali membuka penyelidikan baru kasus dugaan korupsi dana APBD Sulbar senilai Rp 360 miliar tahun anggaran 2016.

Berdasarkan informasi beredar penyidik Kejaksaan telah memanggil dan mengambil keterangan sejumlah anggota dewan yang diduga ada kaitanya dengan kasus itu.

Kepala Kejati Sulselbar, Tarmizi yang ditemui tidak membantah adanya penyelidikan baru kasus tersebut.

Baca: Pemprov Sulbar Bakal Lelang 11 Jabatan Kepala Dinas

Baca: Kemenkumham Sulbar Gelar Rapat Penyusunan Anggaran

Baca: Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Minta Masyarakat Terima dan Hormati Putusan MK

"Belum ada laporan ke saya. Tunggu dulu laporan dari Aspidsus apa benar dan siapa dipanggil," kata Tarmizi kepada wartawan.

Tarmizi mengaku sudah meminta kepada Aspidsus, tetapi yang bersangkutan sedang berhalangan. Aspidsus sedang berada di luarr daerah.

Sekedar diketahui korupsi APBD Sulbar, Kejati menetapkan empat mantan unsur pimpinan DPRD sebagai tersangka pada 4 Oktober 2017.

Mereka diduga patut bertanggung jawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar tahun anggaran 2016.
Mereka menyepakati besaran nilai pokok pikiran dengan total nilai anggaran sebesar Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota DPRD Sulbar sebanyak 45 orang.

JumIah tersebut terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PUIPR, DISNAKBUD, dan SEKWAN. Sisanya tersebar di berbagai SKPD lain di Provinsi Sulbar dan Kabupaten se-Sulbar. Sedangkan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 201

Tersangka dianggap secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur. Sebagaimana dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah.

Modusnya adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved