OPINI

OPINI - Pengawasan Internal terhadap Penyelenggaraan Program KKBPK

Dengan demikian diharapkan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel dapat berkontribusi ke Pusat dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...

OPINI - Pengawasan Internal terhadap Penyelenggaraan Program KKBPK
tribun timur
Auditor BKKBN

Oleh :
Nurmala Ma’mur
Auditor BKKBN

Penduduk adalah sentra pembangunan, apabila tidak dikendalikan akan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang bergejolak di masyarakat misalnya masalah kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lainnya.

Oleh karena itu sesuai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992) yang merupakan dasar pelaksanaan program keluarga berencana, dalam perkembangannya mengalami perubahan menjadi Perkembangan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009) diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan kependudukan tersebut.

Latar belakang lahirnya Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Indonesia disebabkan luasnya cakupan masalah kependudukan antara lain Jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia yang masih tinggi, jumlah kematian penduduk Indonesia, yaitu angka kematian ibu (AKI), jumlah kelahiran penduduk dengan angka kelahiran diukur dari total fertility rate (TFR) atau jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita, mutasi penduduk di Indonesia didominasi oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi).

Baca: Petugas Lapas Maros Ikuti Pelatihan Hak Anak

Permasalahan kependudukan juga menjadi tugas BKKBN selaku lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, termasuk pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN dan penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Fungsi pengawasan tersebut di bawah kendali Inspektur Utama (eselon I) membawahi tiga Inspektur Wilayah masing-masing Inspektur Wilayah I, II, dan III (eselon II) termasuk para APIP Pusat dan yang berada di Perwakilan Provinsi.

Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 182/PER/B.5/2012 tentang Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional Auditor di Perwakilan Provinsi.

Setiap Inspektorat Wilayah mengendalikan 11 Provinsi sebagai wilayah binaan pengawasan, kecuali Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah provinsi pemekaran dari Kalimantan Timur masih menjadi bagian dari provinsi induknya, oleh karena pembagian wilayah binaan pengawasan terbentuk sebelum pemekaran wilayah provinsi Kalimantan Utara.

Baca: Mesin Pencuci Wortel Mekanis, Solusi Tepat untuk Petani Dibuat Mahasiswa Unhas

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu wilayah binaan pengawasan Inspektorat Wilayah I.

Maka APIP Perwakilan bertanggung jawab langsung ke Inspektur Utama melalui Inspektur Wilayah I terkait tugas-tugas pengawasan, sedangkan tugas-tugas non pengawasan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman
123
Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved