Bupati Luwu Timur Ungkap Perda Larangan Merokok dan Perda Miras Minim Sosialisasi

Menurut Suami Puspawati Husler, seyogyanya memang semua produk hukum daerah wajib disosialisasikan kepada masyarakat.

Bupati Luwu Timur Ungkap Perda Larangan Merokok dan Perda Miras Minim Sosialisasi
Ivan/Tribun Timur
Bupati Luwu Timur, Thorig Husler mengungkap produk hukum minim sosialisasi di daerahnya 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Bupati Luwu Timur, Thorig Husler meminta produk hukum daerah disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

Menurut Suami Puspawati Husler, seyogyanya memang semua produk hukum daerah wajib disosialisasikan kepada masyarakat.

Baca: Ketua Demokrat Maros Harap Kedua Capres Legowo Terhadap Putusan MK

Baca: Desa Baruga Deklarasi Tolak Miras dan Narkoba, Wabup Luwu Timur Bilang Ini

"Agar publik mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan peraturan tersebut dibuat, sehingga dalam implementasinya tidak ada kendala," kata Husler kepada TribunLutim.com, Kamis (27/6/2019).

Di Kabupaten Luwu Timur sudah ada Perda No 3 Tahun 2017 tentang penertiban dan pengawasan minuman beralkohol namun belum ditindaklanjuti dengan peraturan bupati (perbup).

Perda ini tidak dilaksanakan dengan baik di masyarakat. Itu menyusul tewasnya dua warga Jl Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili bernama Baharuddin (44) dan Bactiar (36) usai menenggak miras oplosan, Kamis (6/6/2019).

Selain itu, perda yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok juga tidak berjalan maksimal di lapangan.

Tempat atau lokasi seperti di Kantor DPRD ada tanda dilarang merokok. Namun masih terlihat masyarakat bebas merokok.

Informasi dihimpun, dalam pelaksanaan otonomi daerah sendiri, daerah-daerah memiliki kewenangan untuk menghasilkan produk hukumnya sendiri atau produk hukum daerah.

Bupati Luwu Timur, Thorig Husler mengungkap produk hukum minim sosialisasi di daerahnya
Bupati Luwu Timur, Thorig Husler mengungkap produk hukum minim sosialisasi di daerahnya (Ivan/Tribun Timur)

Produk hukum daerah dibagi menjadi dua yaitu produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan produk hukum daerah yang bersifat penetapan.

Bersifat pengaturan ada tiga macam seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan bersama kepala daerah.

Adapun produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah keputusan kepala daerah dan penetapan kepala daerah.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow IG resmi Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved