Serapan Anggaran Pemprov Sulbar Jadi Sorotan, Banggar DPRD Sulbar Belajar ke Banggar DPRD Sulsel

Akibatnya, kata Rahim, Tahun Anggaran (TA) 2020 pusat sangat mungkin memberikan sanksi tidak memasukkan Sulbar sebagai penerima DAK.

Serapan Anggaran Pemprov Sulbar Jadi Sorotan, Banggar DPRD Sulbar Belajar ke Banggar DPRD Sulsel
Humas DPRD Sulbar
Banggar DPRD Sulbar melakukan sering dalam kunjungannya ke Banggar DPRD Sulbar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Banggar DPRD Sulawesi Barat, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Banggar DPRD Sulawesi Selatan, Rabu (26/6/2019).

Kunker dalam rangka mengetahui strategi DPRD Sulawesi Selatan, untuk mendorong optimalisasi serapan anggaran di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

6 Fakta Pengantin Wanita Tewas Seusai Berhubungan Intim 48 jam Non Stop, Sang Suami Terancam Hukuman

Becamex dan Hanoi FC Lolos, Final Sesama Tim Vietnam Terjadi

Anggota Banggar DPRD Sulbar Abdul Rahim memgatakan, pihaknya melakukan itu, mengingat serapan anggaran per triwulan II di lingkup Pemprov Sulbar masih rata-rata di bawah 30 persen.

"Belum termasuk adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 205,4 miliar yang terancam ditarik kembali ke pusat karena tidak mampu dipergunakan sebagaimana mestinya,"ungkap Rahim kepada Tribun-Timur.com.

Akibatnya, kata Rahim, Tahun Anggaran (TA) 2020 pusat sangat mungkin memberikan sanksi tidak memasukkan Sulbar sebagai penerima DAK.

"Ini sangat kita sayangkan, karena hampir setiap tahun realisasi anggaran selalu rendah dan terdapat anggaran yang harus kembali karena ketidakmampuan OPD dalam mempercepat pelaksanaannya,"Rahim menambahkan.

Bagi kami anggota DPRD Sulbar, lanjut Rahim, tentu tidak habis pikir karena tahapan pembahasan, penetapan dan pengesahan Ranperda APBD dari tahun ke tahun, selalu tepat waktu.

"Bahkan dua tahun terakhir selalu ditetapkan 30 November sebelum tahun berjalan,"ucapnya.

Harapannya, kata Rahim, pelaksanaan APBD bisa lebih cepat dilaksanakan dengan seluruh mekanisme dan proses administrasi yang ada. Dengan demikian, rakyat bisa menikmati lebih cepat pembangunan pemerintah.

"Tetapi faktanya, hampir seluruh kegiatan, apalagi yang bersifat fisik nanti berjalan di antara Juni-Oktober,"ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Syamsul Bahri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved