Amnesty Indonesia Temukan Pelanggaran HAM Berat yang Dilakukan Brimob saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia menemukan banyak pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia yang dilakukan kepolisian, khususnya dari Brimob

Amnesty Indonesia Temukan Pelanggaran HAM Berat yang Dilakukan Brimob saat Kerusuhan 21-22 Mei
tribunnews
Amnesty Indonesia Temukan Pelanggaran HAM Berat yang Dilakukan Brimob saat Kerusuhan 21-22 Mei 

TRIBUN-TIMUR.COM-Amnesty Internasional Indonesia menemukan banyak pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia yang dilakukan kepolisian, khususnya dari kesatuan Brimob.

Amnesty menyebut pelanggaran HAM tersebut terjadi di Kampung Bali dan wilayah sekitarnya di Jakarta saat kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya video yang diterima pihak Amnesty International Indonesia dan telah diverifikasi oleh tim fakta Amnesty International di Berlin, Jerman.

Dikutip dari Kompas.com, Amnesty menemukan setidaknya ada empat korban dugaan penyiksaan oleh personel Brimob saat kerusuhan.

Baca: Sosok di Balik Bebasnya Eggi Sudjana, Pernah Jadi Penjamin 58 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Baca: Kivlan Zein Akui Terima Uang dari Habil Marati, Benarkah untuk Membunuh 4 Jenderal saat Aksi 22 Mei?

Baca: Apa Kaitannya dengan Kerusuhan 22 Mei? Kok Indonesian Police Watch Minta Keluarga Cendana Diperiksa

Siapa Sosok Berinisial ABB? Bos Kelompok yang Disebut Tunggangi Kerusuhan 22 Mei, Namanya GARIS!
Siapa Sosok Berinisial ABB? Bos Kelompok yang Disebut Tunggangi Kerusuhan 22 Mei, Namanya GARIS! (KOMPAS.com/TATANG GURITNO)

"Selain kita tadi meminta adanya investigasi yang efektif, itu harus independen dan eksternal dari institusi yang diduga melakukan penyiksaan," kata peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat, saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Selain itu, Amnesty juga meminta pemerintah memasukkan larangan praktek penyiksaan dalam KUHP, atau setidaknya dibuat Undang-Undang baru.

"Perubahan legislasi kalau bisa rencana merevisi amandemen KUHP itu memasukkan larangan dan pemidanaan praktek penyiksaan. Kalau waktunya dianggap masih belum jelas, harus merancang cara baru buat rancangan UU baru untuk mengatur Indonesia di bawah Konvensi Antipenyiksaan," ujar Papang.

Kemudian, Amnesty juga merekomendasikan agar antipenyiksaan menjadi bagian dari pendidikan para polisi.

Kejadian penganiayaan temuan Amnesty tersebut terjadi di lahan kosong di Kampung Bali, Jakarta Pusat, pada 23 Mei 2019 pagi.

Setelah berusaha masuk, polisi kemudian melakukan penangkapan yang diduga disertai kekerasan, termasuk orang yang sedang tidur.

Sejumlah massa Aksi 22 Mei terlibat kericuhan di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.
Sejumlah massa Aksi 22 Mei terlibat kericuhan di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)
Halaman
123
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved