DPRD Sulsel Setuju Hak Angket, Ini Tanggapan Ahli Politik dan Pemerintahan

60 dari 64 legislator DPRD Sulsel menyetujui hak angket dalam rapat paripurna internal di Sekretariat DPRD Sulsel

DPRD Sulsel Setuju Hak Angket, Ini Tanggapan Ahli Politik dan Pemerintahan
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Pengusul Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid menyerahkan dokumen hak angket ke pimpinan DPRD di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (24/6/2019). (Foto by Muhammad Abdiwan/Tribun Timur) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 60 dari 64 legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menyetujui hak angket dalam rapat paripurna internal di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (24/6/2019).

Anggota DPRD Sulsel punya waktu kerja 60 hari untuk menyelesaikan hak angket.

Ahli Politik dan Pemerintahan Dr Andi Alam mengatakan, hak angket bagi DPR adalah tupoksi terhadap eksekuitif, dan hal ini Ia anggap biasa saja.

Baca: Wagub Sulsel Tunggu Hasil Hak Angket DPRD

Baca: M Roem Tandatangani Undangan Paripurna Usul Hak Angket saat NA di Luar Negeri

Baca: Pimpinan Dewan Bahas Hak Angket Hingga Mutasi Pejabat oleh Gubernur Sulsel

"Itu memang salah satu haknya untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang dianggap ganjal dalam pelaksanaan pemerintahan. Jadi tak ada yang begitu uniklah, biasa-biasa saja kalau menurut saya," kata dosen FISIP Unhas ini.

Terkait apakah hak angket bisa menghasilkan impetchment ke eksekutif, menurut Andi Alam itu akan bergantung dari dari keterangan eksekutif ke legislatif nantinya.

"Kan itu relatif. Kalau dianggap bahwa ada hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan lebih mendalam yah bisa saja sampai ke situ. Tapi sebenarnya belum ada kasus yang pernah sampai ke sana," ucapnya.

Menurutnya, yang biasa terjadi di DPR RI itu minta penjelasan dan keterangan kalau ada hal-hal yang dianggap unik dalam pemerintahan.

"Kalau di tingkat daerah sepengetahuan saya tak pernah ada, tapi saya kurang tahu pastinya juga apa ada atau tidak," terangnya.

Lanjut Andi Alam, salah satu hak DPRD adalah hak angket terhadap eksekutif, kalau ada hal yang dianggap ganjal bisa saja dipertanyakan, tapi tak mesti saat ditanya nanti akan menjadi sanksi.

Ia juga menyebut hak angket tak mesti berakhir dengan sanksi, dan jika nanti dalam penjelasan yang diinginkan legislatif jelas jawabannya, maka hal ini dianggap selesai.

Halaman
12
Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved