Kampanyekan Caleg PSI, Kades Lonrong Bantaeng Terancam Hukuman 1 Tahun Penjara

Sidang tersebut dipimpin oleh ketua Majalis Moh Bekti Wibowo , Hakim Anggota Imran Marannu Iriansyah dan Dewi Regina Karibu.

Kampanyekan Caleg PSI, Kades Lonrong Bantaeng Terancam Hukuman 1 Tahun Penjara
Nurwahidah/Tribun Timur
Kepala Desa Lonrong Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Rosdiana menjalani persidangan di Ruang Sidang, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Senin (24/6/2016) pagi. 

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG-Kepala Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Rosdiana menjalani persidangan di Ruang Sidang, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Senin (24/6/2016) pagi.

Ia diduga terlibat mengampanyekan seorang caleg parpol dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), M Fathul Fauzi

Mahasiswa UMI Bakal Dapat Beasiswa dari Medcom Group

Jelang Rekrutmen CPNS 2019, Ketahui 9 Syarat Dasar bagi Pelamar sesuai dengan Aturan Manajemen PNS

Sidang tersebut dipimpin oleh ketua Majalis Moh Bekti Wibowo , Hakim Anggota Imran Marannu Iriansyah dan Dewi Regina Karibu.

Serta dihadiri tiga saksi Komisiner KPU Bantaeng Agusliadi, staf Desa Lonrong Jumaring dan Staf Bawaslu Bantaeng divisi hukum dan penindakan pelanggaran Nur Fajri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bantaeng, terkait adanya temuan dugaan oknum kepala  desa yang dengan sengaja mengampanyekan  salah satu perserta pemilu.

Hasil kajian bahwa oknum kepala desa Lonrong, Kecamatan Eramerasa diduga melanggar ketentuan dalam pasal 280 ayat (1) huruf h undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Kepala Desa Lonrong Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Rosdiana menjalani persidangan di Ruang Sidang, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Senin (24/6/2016) pagi.
Kepala Desa Lonrong Bantaeng, Kecamatan Eremerasa, Rosdiana menjalani persidangan di Ruang Sidang, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Senin (24/6/2016) pagi. (Nurwahidah/Tribun Timur)

Tentang pemilihan umum yang menyebutkan  bahwa pasal 490  undang -undang  nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

" Setiap kepala desa dengan sengaja  membuat putusan  dan atau  melakukan tindakan yang menguntungkan  atau merugikan salah satu peserta pemilu  dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp  12 Juta.

Pantauan Tribun Bantaeng,  sidang berjalan lancar dan akan dilanjutkan pada jam 14.00 Wita. (*)

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Nurwahidah, IG: @ Nur_Wahidah_Saleh

Langganan Berita Pilihan 

tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Subscribe YouTube Tribun Timur

Juga Follow IG resmi Tribun Timur

B

Penulis: Nurwahidah
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved