Ini Kronologi Penangkapan Patta Rapanna, Eks Anggota DPRD Selayar

Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Selayar Juniardi Windraswara menangkap Drs H Patta Rapanna (74) oknum mantan anggota DPRD Selayar

Ini Kronologi Penangkapan Patta Rapanna, Eks Anggota DPRD Selayar
Dok Juniardi
Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Selayar Juniardi Windraswara saat proses eksekusi Drs H Patta Rapanna (74), Jumat (22/6/2019) malam. Patta Rappana (kursi roda) oknum mantan anggota DPRD Selayar sebelumnya DPO kasus korupsi pengadaan bibit kayu hitam. 

TRIBUNSELAYAR.COM,  BENTENG - Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Selayar Juniardi Windraswara,
berhasil menangkap Drs H Patta Rapanna (74) oknum mantan anggota DPRD Selayar Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus korupsi pengadaan bibit kayu hitam. 

Penangkapan berlangsung di Daerah Landak Baru Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (21/6/2019) malam.

Selanjutnya  ia langsung dieksekusi di Lapas Makassar.

Baca: 3 Tahun Buron, Mantan Anggota DPRD Selayar Dijebloskan ke Lapas Makassar

Baca: HUT Bhayangkara ke 73, Kapolres dan Dandim 1415 Selayar Kompak Senam Maumere

Baca: Gelar Diskusi, Ini Dibahas Aliansi Peduli Nelayan Selayar

Juniardi mengungkap kronologis penangkapan, awalnya melakukan pengintain terhadap DPO  yang diduga berada di Makassar.

"Setelah mendapat lokasi tinggalnya di Jl Andi Jemma Lorong II yang mana DPO tinggal, bersama istri dan anak- anaknya ,"kata Juniardi.

Kemudian, lanjutnya, melakukan penangkapan tepat pukul 23.00 Wita,  dengan didahului pembacaan putusan dan surat perintah pelaksanaan putusan kemudian tepat pukul 23.45  Wita,  DPO dibawa ke Lapas Makassar.

"Pelaksanaan eksekusi berjalan dengan lancar dengan didampingi kel DPO dan dibantu pengamanan dari pihak Polres Pelabuhan Makassar,"tuturnya. 

Sekadar diketahui, Patta Rapanna terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan bibit kayu hitam pada kantor lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2009, 2010 dan 2011.

Petikan putusan Mahkamah Agung Nomor 2460 K/PID.SUS/2015.

Drs H Patta Rapanna, dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 100 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Halaman
12
Penulis: Nurwahidah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved