Pimpinan Dewan Bahas Hak Angket Hingga Mutasi Pejabat oleh Gubernur Sulsel

"Ada dua paripurna hari ini ditunda, paripurna LKPJ dan paripurna hak angket," kata Roem di ruang kerjanya, Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo

Pimpinan Dewan Bahas Hak Angket Hingga Mutasi Pejabat oleh Gubernur Sulsel
abd azis/tribuntimur.com
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, M Roem Muin, menyatakan, ditundanya paripurna pengajuan hak angket bukan karena tidak kuorum 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, HM Roem Muin, menyatakan, ditundanya paripurna pengajuan hak angket bukan karena tidak qourum.

"Ada dua paripurna hari ini ditunda, paripurna LKPJ dan paripurna hak angket," kata Roem di ruang kerjanya, Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (20/6/2019).

Diketahui, anggota DPRD Sulsel dijadwalkan menggelar rapat paripurna hak angket dan penjelasan Gubernur Sulsel, terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, Kamis (20/6/2019), namun ditunda.

TRIBUNWIKI: Kalahkan 2 Incumben DPRD Mamasa, Ini Profil Sapri Malik

 Konsumsi Avtur Turun 8 Persen, Aktivitas Pesawat Turun 20,4 Persen di SHIAM

"Paripurna LKPJ ditunda karena katanya Gubernur ada kegiatan lain. Kedua, (terkait hak angket) karena fraksi minta waktu," ujar Roem.

Roem menjelaskan, fraksi-fraksi meminta waktu karena hasil rapat pimpinan belum lama ini itu sudah disempurnakan, materi hak angket yang disempurnakan kemudian diminta oleh semua fraksi. Kecuali PKS dan PDI Perjuangan.

"Fraksi-fraksi minta agar ada waktu untuk mendapat persentase dari hasil perbaikan lalu. Fraksi-fraksi sore ini (kemarin) sudah rapat untuk mendalami dulu materi yang telah disempurnakan kebetulan besok tidak bisa, jadi hari Senin depan," ujar Roem usai rapat pimpinan dengan fraksi-fraksi.

Bupati Luwu Timur Ungkap Investasi Belum Berjalan Maksimal, Bersiap Buka Peluang Investor

Tersengat Listrik, Warga Palopo Meninggal

Roem memastikan bahwa tidak ada alasan lain kecuali dua hal diatas. Gubernur Sulsel tidak hadir dan para fraksi-fraksi memimta waktu.

"Tidak ada yang lain. Isunya seperti selama ini diberikan. Mutasi, APBD, dan pencopotan pejabat. Intinya penyebabnya karena ada dualisme sehingga penyerapan anggaran menjadi lambat, lalu mutasi juga," kata Roem menambahkan.

Roem juga memastikan bahwa pengusul sudah melengkapi semua berkas yang ada. 


"Sesungguhnya pencopotan itu bisa saja, tapi yang tidak bisa itu kalau disampaikan ke publik, mencopot pejabat kan juga ada mekanismenya," jelas Reom.

 

Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Subscribe YouTube Tribun Timur

Jangan Lupa Follow IG @tribuntimurdotcom

Penulis: Abdul Azis
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved