Nurdin Abdullah Cari Waktu Baik Copot Pejabat Pemprov

"Kita cari waktu yang tepat dulu yah," kata Nurdin Abdullah, ditemui di Rujab Gubernur Sulsel Jl Sungai Tangka, Makassar, Kamis (20/6/2019).

Nurdin Abdullah Cari Waktu Baik Copot Pejabat Pemprov
saldy/tribuntimur.com
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah 
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah  tidak segarang dengan ancamannya yang ingin mencopot para pejabatnya.

Saat dikonfirmasi mengenai kapan ia mencopot pejabatnya yang diindikasi melakukan penyalahgunaan anggaran, serta yang berkinerja buruk, Nurdin hanya mengaku akan cari momen.

"Kita cari waktu yang tepat dulu yah," kata Nurdin Abdullah, ditemui di Rujab Gubernur Sulsel Jl Sungai Tangka, Makassar, Kamis (20/6/2019).

Kabar Gembira, Urus SIM Baru & Perpanjangan Serta SKCK Bisa Gratis, Perhatikan Syarat Berikut

Telkomsel Ajak 200 Pelanggan Bertemu Pemeran Si Doel The Movie 2


Menurut mantan Bupati Bantaeng ini, warning Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel harus ditanggapi dengan serius. 

Pasalnya, jika sudah diambil alih oleh APH (aparat penegak hukum) itu imbasnya akan berdampak buruk bagi pejabat itu sendiri.

"Jadi saya bilang ini teman-teman, harusnya menyikapi kerjasama kita dengan KPK. Ini harus sejalan KPK. Kasihan teman-teman," katanya.

Menurutnya jika masih ditangani Inspektorat itu masih proses pembinaan. Agar sesuai mekanisme, setiap hasil pemeriksaan Inspektorat Sulsel nanti akan di serahkan ke Inspektur Jenderal di Jakarta.

Ia mengaku pemerintah ini sudah sangat Arif dan bijaksana. Pasalnya, tidak selamanya kasus hukum itu harus di limpahkan langsung ke APH.

"Manfaatkanlah Inspektorat yang kita miliki. Oleh karena itu kita ingin Inspektorat ini kerja profesional. Kalau salah katakan dia salah dan apa yang harus dilakukan supaya dia benar," tambahnya.

PKS Tak Ambil Pusing, Roem: Nda Ditahu Maumu Apa?

Aktivis Mahasiswa Luwu Utara Unjuk Rasa di PTTUN, Kawal Dugaan Pelanggaran Pilkades 4 Desa



-- LHP Biro Umum 

Lanjut Nurdin, saat ini ia telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Biro Umum yang kini dijabat Hatta.

"Saya juga sudah dapat hasil LHP kepala Biro Umum, namun kita belum buatkan SK pencopotan, kita cari waktu untuk pelajari terlebih dahulu," kata Nurdin.

Perlu juga diketahui, Nurdin menegaskan bahwa Inspektorat Sulsel dan KPK telah menjalin kerjasama, sehingga ada pelimpahan pembinaan, sebelum ditangani oleh APH.

"KPK dengan inspektorat harus sejalan. Jadi kalau Inspektorat melindungi ini ditarik ke atas dengan teman-teman Inspektorat itu masih proses pembinaan," katanya.

Ia menambahkan sekaitan dengan ini, Nurdin mengaku bahwa temuan itu adalah adanya perjalanan dinas yang fiktif.

"Semua ini harus kita bersihkan, kan malu kita kalau ada yang mengatakan Sulsel ini masuk zona merah," kata Nurdin.

Sementara itu, Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan terkait dengan LHP Biro Umum, itu belum diberikan keputusan oleh Gubernur Sulsel.

Ia mengaku akan memproses keputusan Gubernur Sulsel setelah mendapatkan instruksi untuk kebijakan apa yang akan dilakukan setelah mempelajari LHP Biro Umum.

"Belum ada perkembangan, SK penonaktifan juga belum ada," Hayat menambahkan.

Sekedar diketahui, sebelumnya Nurdin mengaku akan mencopot tujuh pimpinan OPD. OPD itu diantaranya Dinas Kesehatan Sulsel, Dinas Perumahan, Dinas PSDA, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan Sulsel, dan Sekwan Sulsel. (*)




Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Subscribe YouTube Tribun Timur

Jangan Lupa Follow IG @tribuntimurdotcom

Penulis: Saldy Irawan
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved