Kemenkumham Sulbar Gelar Bimtek Jaringan Dokumentasi Hukum

Bimtek diikuti oleh pengelola website informasi hukum pada biro hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten se-Sulbar.

Kemenkumham Sulbar Gelar Bimtek Jaringan Dokumentasi Hukum
Kemenkumham Sulbar
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat (Sulbar), melakukan bimtek Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di aula Kanwil Kemenkumham Sulbar, Senin (19/6/19). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat (Sulbar), melakukan bimtek Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di aula Kanwil Kemenkumham Sulbar, Senin (19/6/19).

Bimtek diikuti oleh pengelola website informasi hukum pada biro hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten se-Sulbar.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Pusat JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Yasmon.

Yasmon mengatakan, tugas dan fungsi BPHN salah satunya adalah melakukan pembinaan dan pengembangan sistem JDIH guna memberikan kemudahan akses yang lebih baik dalam memberikan informasi hukum kepada masyarakat.

"Hal ini adalah bagian dari implementasi dari Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH nasional, yang dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014, tentang pengelolaan JDIH Kemendagri dan Pemerintah daerah", kata Yasmon.

"Diperlukan kerjasama dalam menjamin terciptanya pengelolaan JDIH yang terpadu dan terintegrasi diberbagai instansi pemerintah, termasuk pemda," lanjut Yasmon.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Harun Sulianto, mengatakan negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum bagi setiap warga negara.

"Dalam era revolusi industri 4.0, yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber, telah mendorong dilakukannya pengembangan aplikasi terkait informasi dan dokumentasi hukum," kata Harun.

Harun pun berharap, website JDIH di pemda dapat terkoneksi dengan JDIH nasional yang dikelola BPHN terhadap aplikasi yang sudah ada.

Sehingga bahan hukum yang dibutuhkan ketika membuat produk hukum daerah, dapat diakses dengan cepat, akurat, hingga akhirnya dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.

"Semoga dengan bimtek ini, ada pemda yang masuk nominasi sebagai website JDIH terbaik tingkat nasional", harapnya

Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved