Haris Azhar Tulis Alasan Tolak Jadi Saksi Palson 02 di Sidang MK, Prabowo Terkait Kasus Penculikan

Haris Azhar tulis alasan tolak jadi saksi Palson 02 di Sidang MK, Prabowo Subianto terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa.

Haris Azhar Tulis Alasan Tolak Jadi Saksi Palson 02 di Sidang MK, Prabowo Terkait Kasus Penculikan
KOMPAS.COM
Haris Azhar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Haris Azhar tulis alasan tolak jadi saksi Palson 02 di Sidang MK, Prabowo Subianto terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa.

Advokat sekaligus aktivis HAM Haris Azhar menolak bersaksi untuk pasangan Capres dan Cawapres RI nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, di Mahkamah Konstitusi di sidang sengketa Pilpres 2019 pada Rabu (19/6/2019).

Dalam surat tertanggal 19 Juni 2019, bertandatangan Haris Azhar yang ditujukan kepada Majelis Mahkamah Konsitusi RI, dirinya memgemukakan sejumlah alasan penolakannya.

Satu dari 5 alasannya, Haris Azhar menyebut bahwa menurutnya kedua pasangan calon Presiden pada Pilpres 2019 Joko Widodo dan Prabowo tidak punya komitmen terhadap pengungkapan pelanggaran HAM berat di Indonesia.

"Bapak Prabowo Subianto, menurut laporan Komnas HAM, merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sepanjang tahun 1997-1998," tulis Haris Azhar dalam surat yang diterima Tribunnews.com, pada Selasa (19/6/2019).

Sementara Haris Azhar juga menyebut Jokowi tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat selama menjabat sebagai Presiden periode 2014-2019.

Haris Azhar
Haris Azhar (INSTAGRAM.COM/AZHARHARIS)

"Bapak Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat," tulis Haris Azhar.

Haris Azhar juga menjelaskan keterkaitan dengan adanya bantuan hukum darinya kepada AKP Sulman Aziz, soal dugaan adanya perintah dari Kapolres Garut untuk melakukan penggalangan dukungan kepada pasangan calon Joko Widodo dan Maruf Amin pada kontestasi Pilpres 2019 sebagaimana yang didalilkan oleh kuasa hukum Prabowo-Sandi.

Baca: Siapa Agus Maksum Saksi 02 yang Tak Bisa Buktikan 17,5 Juta DPT Fiktif di Sidang MK? Ini Profilnya

Menurutnya, bantuan hukum yang diberikannya kepada AKP Sulman Aziz semata-mata berbasis pada profesi advokat yang selama dijalaninya.

"Bahwa dalam menangani kasus ini, saya bekerja berdasarkan pada hasil kerja advokasi, kecocokan atas dugaan dan fakta yang terjadi serta, mengingat nilai-nilai profesionalitas polisi yang diaruskan netral dan tidak memihak dalam Pilpres 2019 dan oleh karenanya, status AKP Sulman Aziz saat itu dapat dikatakan sebagai seorang whistleblower," tulis Haris Azhar.

Ia pun menjelaskan pendampingan hukum kepada AKP Sulman Aziz dilakukan atas dasar kedekatan pribadi terhadap Sulman dan dbantuan hukum tersebut dilakukan secara pro bono atau cuma-cuma.

Menurut Haris Azhar, dalam keterangannya kepadanya, AKP Sulman Aziz telah menyampaikan data-data pemetaan wilayah dan pemetaan nama-nama anggota kepolisian yang diarahkan untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Joko Widodo Maruf Amin.

Baca: Rocky Gerung Berani Sebut Yusril Ihza Mahendra Ngaco Saat Keliru Kutip Judul Buku di Sidang MK

"Bahwa oleh karena alasan-alasan yang telah Saya sampaikan di atas, Saya menyatakan tidak bersedia untuk hadir sebagai saksi dalam Sidang Sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi hari ini pada tanggal 19 Juni 2019," kata Haris Azhar.

Namun, ia mempersilakan majelis hakim untuk menggunakan keterangan keterangan yang telah ada dan dalam hal ini ia menilai lebih tepat apabila AKP Sulman Aziz langsung yang hadir untuk diminta keterangan dan diminta menjadi saksi dalam sidang tersebut.(*)

Editor: Edi Sumardi
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved