Hadapi Pilkada Serentak, Bawaslu Minta Dana Hibah ke Pemkot Makassar

Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb juga sudah menerima proposal pengajuan anggaran dana hibah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar.

Hadapi Pilkada Serentak, Bawaslu Minta Dana Hibah ke Pemkot Makassar
Humas Pemkot Makassar
Bawaslu Kota Makassar menemui Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb,┬ádi Rujab Wali Kota Makassar, Rabu (19/6/2019). 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang, berbagai persiapan mulai dilakukan.

Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb juga sudah menerima proposal pengajuan anggaran dana hibah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar.

“Kami sudah menerima proposalnya, dan memang sudah prosedurnya 12 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada kita sudah harus siap-siap. Rencananya September tahun 2020 pilkadanya dilaksanakan serentak,” ucap Iqbal usai ditemui Bawaslu Kota Makassar, di Rujab Wali Kota Makassar, Rabu (19/6/2019).

Kisah Sebenarnya Oknum Driver Ojol Intip Gadis di Kamar Mandi, Alasan Pelaku Cekik Korban

3 Kali Hakim MK Tegur Tim Hukum Jokowi-Maruf karena Dinilai Beri Pertanyaan Jebakan untuk Saksi 02


Selain menerima proposal, Iqbal juga membahas mengenai pelbagai persiapan pilkada serta potensi masalah pemilu di sejumlah daerah.

“Saya liat masalahnya itu kurang bagusnya sistem pembagian TPS. Karena masih banyak masyarakat yang bingung TPS-nya di mana, dan juga di undangan pemilih tidak ada alamat lengkap TPS,” katanya.

Olehnya, itu Iqbal pun akan lebih memperhatikan fungsi dan peran camat, lurah, hingga RT/RW-nya. 

Sementara, Ketua Bawaslu Nursari mengungkapkan, perkiraan kebutuhan anggaran untuk Pilkada serentak di tahun 2020 mendatang mencapai Rp 20 Miliar. 

Paripurna Pengajuan Hak Angket, Nasdem, Demokrat dan Golkar Yakin Kuorum

HUT ke 73 Bhayangkara, Polres Maros Gelar Donor Darah


“Meningkat dari Pilkada 2018 tahun lalu. Untuk tahap persiapan kita minta 1/3 dari total anggaran dulu,” sebutnya.

Hal itu kata Nursari, dikarenakan adanya item-item tambahan yang akan dilakukan seperti penambahan 300 TPS dari sebelumnya 2.670 TPS di tahun 2018 lalu.

Selain itu, anggaran belanja tersebut  bakal digunakan juga untuk membiayai pengawasan pada setiap tahapan Pilkada, terutama membayar tenaga pengawas ad-hoc. (tribun-timur.com)


Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Dapatkan news video terbaru di kanal YouTube Tribun Timur:

Follow juga akun Instagram tribun-timur.com:

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved