Bupati Bone MoU Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini

Penandatanganan nota kesepahaman itu disaksikan langsung oleh Bupati Bone Dr A Fahsar Padjalangi didampingi Sekda Bone A Surya Darma

Bupati Bone MoU Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini
justang/tribunbone.com
Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan penandatanganan atau MoU Insitute of Community Justice (ICJ) dan Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), Rabu (19/6/2019). 

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE - Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan penandatanganan atau MoU Insitute of Community Justice (ICJ) dan Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), Rabu (19/6/2019).

Penandatanganan nota kesepahaman itu disaksikan langsung oleh Bupati Bone Dr A Fahsar Padjalangi didampingi Sekda Bone A Surya Darma, di kantor Bupati Bone, Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Rabu (19/6/2019).

Bupati Bone Dr A Fahsar Mahdin Padjalangi mengatakann untuk mencegah terjadinya pernikahan dini harus dilakukan semua pihak, khususnya keluarga harus mampu memberikan sosialisasi dan pandangan kepada putra dan putrinya tentang mereka yang kawin di usia muda, sehingga dapat menjadi bahan renungan dan pemikiran mereka dalam berumah tangga.

“Saya mendukung MoU pencegahan usia dini, tentunya harus dilakukan bersama sama,” dalam rilis Humas Setda Bone.

Menurutnya, salah satu tantangan berat untuk menekan atau mencegah pernikahan dini adalah budaya masyarakat, dimana, kata dia sebahagian besar masyarakat Bone masih sangat percaya jika cepat menikahkan anak, akan cepat pula mendapat rezeky.

"Na ini lah yang harus kita sampaikan dan kaitkan dengan persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bagaimana masa depan anak jika menikah diusia yang sangat muda. Memang tidak mudah untuk menabrak budaya itu, makanya perlu sinergitas semua pihak bukan cuma pemerintah saja,"paparnya.

Selanjutnya, dia menambahkan, salah satu trobosan pemerintah untuk mencegah hal tersebut dengan membuat peraturan daerah (perda) nomor 01 tahun 2014 tentang sistem perkawina usia dini.

"Kabupaten Bone tidak lagi berharap untuk menjadikan kabupaten yang siap, tapi harus menjadi kabupaten layak anak." pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hj. A Nurmalia, mengatakan, alasan pernikahan dini perlu dicegah adalah karena anak yang dilahirkan dapat cacat karena alat reproduksi calon ibu belum sempurna, hal itu sekaligus meingkatkan risiko kematian ibu pada saat melahirkan.

Selain itu, meskipun ibu dan bayi selamat dalam proses persalinan, namun kondisi psikologis ibu yang masih anak-anak belum siap untuk mendidik anak mereka sendiri menjadi orang dewasa yang berkualitas.

Terpisah, Manager Insitute of Community Justice (ICJ), Husmira mengatakan, melalui MOU bersama semua OPD di pemerintahan Kabupaten Bone, pencegahan pernikahan dini bisa maksimal, minimal setiap OPD mensosialisasikan hal itu disatuan kerjanya.

"Semua pihak akan bersatu untuk mencegah pernikahan anak. Pelaminan bukan tempat bermain anak.Sebagai tindak lanjut, ICJ serta anggota koalisi akan melakukan berbagai pelatiahan dan advokasi publik,"tutupnya.(TribunBone.com).

Laporan Wartawan TribunBone.com @juzanmuhammad

Penulis: Justang Muhammad
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved