Anggota DPRD Wajo Juga Wacanakan Hak Angket, Ini Alasannya

Wacana hak angket bergulir di DPRD Wajo, pasca rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Senin (17/6/2019) kemarin.

Anggota DPRD Wajo Juga Wacanakan Hak Angket, Ini Alasannya
Humas DPRD Wajo
Anggota Fraksi Golkar DPRD Wajo, Sumardi Arifin (kanan). 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo, juga mewacanakan hak angket.

Wacana hak angket bergulir di DPRD Wajo, pasca rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Senin (17/6/2019) kemarin.

Sapo Art Selayar Produksi Baju Kaos, Harga Mulai Rp 80 Ribu-Rp 100 Ribu An

Wow! Ayu Ting Ting Jadi Artis dengan Followers Instagram Terbanyak, Kalahkan Syahrini, Raffi & Agnes

Usul pengajuan hak angket tersebut disampaikan anggota Fraksi Golkar, Sumardi Arifin.

Salah satu alasan Sumardi Arifin, mewacanakan hak angket dikarenakan, eksekutif dianggap tidak menjalankan hasil kesepakatan bersama Perda APBD 2019.

"Atas dasar perubahan yang dilakukan Pemda terhadap rincian APBD 2019, yang mana telah disepakati bersama akhir tahun lalu," ujar Sumardi Arifin, Selasa (18/6/2019).

Sumardi Arifin yang lebih dikenal dengan Passongko' Tanre menyebutkan, hak angket perlu dilakukan mengingat adanya tindakan sepihak eksekutif, melakukan perubahan atas Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

"Adanya perubahan fungsi peraturan daerah yang telah ditetapkan DPRD bersama pemerintah, dan dilakukan secara sepihak oleh eksekutif tanpa melalui mekanisme," sambungnya.

Selain itu, munculnya pertanyaan dari masyarakat bahwa, dengan alasan apa pemerintah tidak merealisasikan Perda APBD 2019.

Sekedar diketahui, pada pembahasan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019, terjadi perdebatan alot. Mengingat, terkuak adanya perbedaan angka target PAD dari yang telah ditentukan sebelumnya.

Kegeraman Sumardi Arifin kian bertambah, mengingat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Sekertaris Daerah (Sekda) Amiruddin, Plt Kepala Bappeda Andi Pallawarukka, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Andi Oddang Pakki, tak menghadiri undangan rapat.

Halaman
12
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved