Nasib Pejabat Pemkot Terancam, KASN Temukan Pelanggaran Administrasi Danny Pomanto

Tim terpadu ini dipimpin langsung Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI, Akmal Malik.

Nasib Pejabat Pemkot Terancam, KASN Temukan Pelanggaran Administrasi Danny Pomanto
saldy/tribuntimur.com
Suasana rapat tertutup oleh KASN, Kemendagri RI, dan Kemenpan RB di kantor Gubernur Sulsel. Mereka membahas terkait promosi jabatan di Pemkot Makassar yang dilakukan oleh mantan Walikota Makassar Danny Pomanto. 
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Tim Terpadu yang meliputi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sedang mendalami promosi jabatan yang berlangsung di Pemkot Makassar.
 
Tim terpadu ini dipimpin langsung Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI, Akmal Malik. 
 
Dari pantauan Tribun, tim terpadu menggelar rapat tertutup di lantai 4, Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, kota Makassar, Senin (17/6/2019).
 
Rapat berlangsung dengan senyap, selain Satpol PP, hanya peserta rapat yang dipersilahkan mendekati pintu ruang rapat itu.
 
Ruang rapat tim terpadu berhadapan dengan Kamar 05, tempat para pejabat yang 'diparkir' oleh Gubernur Sulsel. 
 
Usai rapat, Plt Dirjen Otda Kemendagri RI, Akmal Malik mengatakan saat ini pihaknya belum bisa mengambil keputusan atas promosi dan penonaktifan pejabat dilingkup Pemkot Makassar.
 
Meski promosi dan penonaktifan diindikasi cacat prosedural, pihaknya masih melakukan pendalaman bersama tim.
 
Ia menyebutkan di hari pertama ini, ia dan tim belum bisa mengambil keputusan, pasalnya masih akan dilakukan pemeriksaan dan verifikasi data.
 
"Hari ini kita cuman menginput data aja. Keputusannya nanti yah, tergantung data dan info yang kita dapat," ujarnya.
 
Menurutnya apakah pejabat ini di anulir atau dikembalikan ke posisi semula, itu tergantung sejauh mana pelanggaran administrasi yang dilakukan oknum di Pemkot Makassar.
 
Dipemerintahan kata dia, ada mekanisme promosi ataupun menonaktifkan pejabat. Olehnya itu, sebelum bertindak pemda harus mengacu kepada aturan yang ada.
 
Pejabat jebolan STPDN Jatinangor ini menegaskan tim terpadu akan bekerja secara profesional dan transparan. Hal itu ia buktikan dengan adanya pelibatan Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar sebagai leading sektor pelaksana pemerintahan di daerah.
 
"Kita undng pak PJ, BKD dan Inspektorat," tambahnya.
 
Terpisah, Asisten KASN, Andi Abubakar mengatakan bahwa tim terpadu mulai menemukan pelanggaran administrasi atas promosi dan penonaktifan pejabat.
 
"Semua SK pengangkatan dan pemberhentian kita dalami. Jadi perhitunganya sejak 6 sebelum pentapan calon, tepatnya 12 Agustus 2017," kata Andi.
 
Kendati demikian, ia mengakui tim belum memutuskan hasil. Senada dengan Akmal, tim masih mengumpulkan data dan keterangan.
 
"Baru kita kumpul data, nanti yah," jelasnya.
 
Ia menjelaskan, awalnya tim hanya melakukan pendalaman atas 600 orang pejabat lingkup Pemkot Makassar yang dilantik jelang berakhir masa jabatan Walikota Makassar Danny Pomanto.
 
Namun saat proses pendalaman data, satu persatu pelanggaran satu persatu terungkap, hingga ditemukan adanya penonaktifan pejabat jelang dan setelah penetapan calon Walikota.
 
Sebagai petahana kala itu, Danny rupanya tidak memiliki izin untuk mempromosikan hingga menonaktifkan pejabat.
 
Hanya saja, proses tetap dilakukan, hingga sebelum jabatan berakhir tetap melakukan pelantikan atas promosi pejabat.
 
-- Kawal Tuntas
 
Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb yang ikut dalam rapat tertutup itu mengatakan sebagai Pj Walikota, ia akan mengawal proses ini hingga tuntas.
 
"Mereka (tim terpadu) butuh data, tentu kita akan siapkan data data yang diperlukan," ujarnya.
 
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Salim AR yang turut terlibat dalam rapat tersebut mengaku bahwa jumlah pejabat yang dilidik lebih dari 600 orang.
 
"Ini masih mengumpulkan data untuk memfinalisasi ke Otda (Kemendagri), KASN, dan Kemenpan," katanya.
 
Salim mengatakan Pemprov Sulsel sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah mengaku akan mengawal proses pengumpulan data dan keterangan (puldata dan baket) ini.
 
Menurutnya aturan pemerintah, seseorang kepala daerah tidak bisa melakukan pelantikan atau perombakan struktural jelang masa jabatan berakhir.
 
"Di Makassar itu banyak yang dilantik tanpa ada persetujuan KASN," tambahnya.
 
Sementara itu, mantan Camat Tamalate, Hasan Sulaiman mengatakan apresiasi kepada Tim Terpadu untuk mengusut tuntas perombakan organisasi di Pemkot Makassar tanpa memperhatikan aturan yang berlaku ri negara ini.
 
"Saya kira kita semua tahu, bahw negara kit negara hukum, jadi taat aturan dong," ujar pejabat yang dinonaktifkan Danny Pomanto ini.
 
Diketahui, Hasan dan sejumlah rekannya di non job oleh Danny Pomanto. Saat ini ia bertugas sebagai staf biasa di Bagian Umum Pemkot Makassar.
 
 
Laporan wartawan tribun-timur.com, Saldy

Langganan Berita Pilihan 

tribun-timur.comdi Whatsapp 

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Dapatkan news video terbaru di kanal YouTube Tribun Timur:

Follow juga akun Instagram tribun-timur.com:

 
Penulis: Saldy Irawan
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved