Fopmab Desak Kejati Buka Kasus Dana Aspirasi Jeneponto

TRIBUN-TIMUR, MAKASSAR - Forum Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Fopmab) Sulawesi Selatan, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Senin (17/6/2019).

Fopmab mendesak Kejati Sulsel, melanjutkan proses hukum dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto tahun anggaran 2012/2013.

Ingin Mendaki Gunung Semeru? Baca Dulu 6 Aturan Baru, Harga Tiket, dan Fakta-fakta Menariknya

Didampingi Elit Parpol, Patarai Amir Temui Devo Khaddafi

"Kami mendesak Kejati Sulsel, untuk melanjutkan proses penyidikan dugaan korupsi dana aspirasi di Kabupaten Jeneponto. Kasus ini melibatkan 35 anggota DPRD Jeneponto," ungkap Koordinator Aksi Fopmab Sulsel, Hedir.

Dana aspirasi di DPRD Jeneponto pada tahun anggaran 2012/2013 sebesar Rp 23 M, dari Pemkab Jeneponto, untuk proyek infrastruktur.

Pos anggarannya kemudian dititipkan, dibeberapa satuan kerja perangkat daerah Jeneponto.

"Hasilnya diketahui kalau dalam pengerjaan proyek ini ada yang fiktif, ada juga mark up anggaran. Harusnya jaksa menyeret penikmat dana aspirasi ini," ungkap Hedir.

Lima mantan anggota DPRD Jeneponto yaitu, Syamsuddin, Andi Mappatunru, Alamsyah Mahadi Kulle, Adnan dan Bungsuhari Baso Tika, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Namun sejumlah kalangan menilai, masih ada pihak lain yang harus mempertanggung jawabkan, terjadinya penyalahgunaan keuangan negara.

Proyek itu diantaranya, pembangunan drainase di tiga desa yang terletak di Kecamatan Kelara, dan Kecamatan Rumbia, pengadaan ternak kuda, serta pengadaan bibit tanaman.

"Kami harap Kejati Sulsel menindaklanjuti tuntutan ini, sebelum kita mengagendakan aksi yang lebih besar lagi," terangnya.