DPD Sulbar Tolak Rencana Kongres Luar Biasa Partai Demokrat

Rapat internal yang digelar di kediaman ketua DPD Partai Demokrat, H Suhardi Duka, Jl Husni Thamrin, Kelurahan Binanga

DPD Sulbar Tolak Rencana Kongres Luar Biasa Partai Demokrat
nurhadi/tribunmamuju.com
DPD Sulbar Tolak Rencana Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Sulawesi Barat, menggelar rapat internal, Senin (17/6/2019).

Rapat internal yang digelar di kediaman ketua DPD Partai Demokrat, H Suhardi Duka, Jl Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, dihadiri seluruh ketua-ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan dipimpin oleh Ketua DPD.

Mereka diantaranya, Ketua DPC Mamuju Utara, Muzawir Azis Isham, Ketua DPC Mamuju Tengah Arsal Aras, Ketua DPC Mamuju, Hj St Suraidah Suhardi.

Kemudian ketua DPC Majene H Kalma Katta, Ketua DPC Polman Syamsul Samad dan Ketua DPC Mamasa Ir Yahuda.

Hadir pula dalam rapat tersebut, Sekertaris DPD PD Sulbar Abd Wahab Abdy, Bendahara DPD Abubakar Badjeber dan Direktur Eksekutif H Djamuddin.

Ketua DPD H Suhardi Duka saat dikonfirmasi mengatakan, rapat itu menyikapi beredarnya proklamasi yang mengatasnamakan Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPP) yang di dalamnya pada poin ke lima mendorong terlaksananya kongres luar biasa (KLB).

"Setelah kami melaksanakan pertemuan dengan pengurus DPD dan DPC se Sulbar maka dengan ini kami menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap,"kata Suhardi Duka kepada Tribun-Timur.com, via whatsapp, sore.

Poin pertama, menolak keras pandangan bahwa Partai Demokrat tidak solid dan tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan pemilu Presiden dan Legislatif 2019.

Kedua, menolak dengan keras usulan melaksanakan KLB mengingat tidak ada kondisi yang mendesak dan istimewa yang terjadi dalam kepengurusan DPP sampai ke daerah dan semuanya sampai saat ini masih tetap berjalan sesuai konstitusi AD/ART.

Ketiga, meminta kepala DPP khususnya Dewan Kehormatan (Warhor) untuk memberikan sanksi kepada mereka mereka yang memiliki niat yang tidak baik terhadap kokoh dan tegaknya kepengurusan partai Demokrat di Indonesia.

Surat pernyataan yang dibubuhi dengan stempel dan tanda tangan masing-masing ketua DPC dan DPD, masing-masing ketua, sekertaris, bendahara dan direktur eksekutif akan disampaikan ke DPP untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved