Dituntut 6 Bulan Penjara, Vanessa Angel Tertunduk Lesu di Ruang Sidang, Kuasa Hukum Akan Gugat MK

Dituntut 6 Bulan Penjara, Vanessa Angel Tertunduk Lesu di Ruang Sidang, Kuasa Hukum Akan Gugat MK

Dituntut 6 Bulan Penjara, Vanessa Angel Tertunduk Lesu di Ruang Sidang, Kuasa Hukum Akan Gugat MK

TRIBUN-TIMUR.COM - Vanessa Angel dituntut enam bulan penjara.

Kuasa Hukum Vanessa Angel, Abdul Malik mengaku bahwa tuntutan 6 bulan yang dilayangkan oleh JPU terlalu berat.

Sebab, dia menilai selama ini tidak ada saksi-saksi kunci yang dapat dihadirkan.

Baca: Beli Rumah Selama Juni di Perumahan Zarinda Group, DP Rp 499 Ribu

Baca: VIDEO: Terdakwa Pembunuhan di Jennae Pangkep Divonis 15 Tahun Penjara

Baca: Dadang Sunendar Sebut Ruang Publik Kota Makassar Minim Bahasa Indonesia

Tak hanya itu, Malik menganggap beberapa saksi ahli yang dihadirkan pun tidak sesuai fakta persidangan.

"Hanya satu saksi IT, dan saksi IT itu juga bohong, yang dari ITS, Jadi dia mengatakan hadir di Polda jam 9.00 WIB, ternyata di BAP nya jam 16.00 WIB. Jadi saksi yang benar itu saksi yang dari hotel," kata Malik, Senin, (17/6/2019).

Baca: VIDEO: Akibat Banjir, Siswa SMPN Satap 8 Sengkang Ujian di Lapangan Merdeka

Baca: BARU KETAHUAN, Limbad Bergelar Professor & Kuasai 3 Bahasa Meski Jarang Bicara, Ini Buktinya

Vanessa Angel
Vanessa Angel (Tribunnews)

Baca: Dansatrol Lantamal VI Pimpin Pengukuhan Jabatan Danposal dan Danposmat Jajaran

Baca: Terdakwa Pembunuhan di Jennae Pangkep Divonis 15 Tahun Penjara

Tak hanya itu, Malik dan tim berencana akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), bila memang Vanessa dinyatakan bersalah.

"Besok hari Rabu saya ke Jakarta, saya rapat dengan tim untuk menyusun masalah pledoi ini," kata Malik.

"Kalau ini dikatakan bersalah, Rp 200 juta masyarakat Indonesia akan sengsara semua, karena chatting pribadi akan membuat suatu orang terpidana. Insya allah ada tim lain, kita tunggu putusan ini, kita akan ajukan gugatan review ke MK," pungkasnya.

Artis FTV ini dianggap terbukti melanggar pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Bersalah terkait transmisi lho ya, bukan prostitusi," tegas JPU Dini Ardhani.

 

Halaman
123
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved