Sengketa Pilpres di MK

Prabowo Mau MK Diskualifikasi 01 Ini Pandangan Prof Laica & Reaksi Tim 02 Permohonan Disebut Skripsi

Prabowo Mau MK Diskualifikasi 01 Ini Pandangan Prof Laica & Reaksi Tim 02 Permohonan Disebut Skripsi

Terkait penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah misalnya, Bambang Widjojanto  mencantumkan sebanyak 22 tautan berita.

Pada intinya, seluruh berita tersebut menyoroti tentang upaya pemerintah menaikkan gaji aparatur sipil negara, kenaikan dana kelurahan, pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos), percepatan penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyiapan skema Rumah DP 0 Persen untuk ASN, TNI dan Polri.

"Dengan sifatnya yang terstruktur, sistematis, masif tersebut, maka penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara tersebut adalah modus lain money politics atau lebih tepatnya vote buying," ucap Bambang Widjojanto sekaligus mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Patut diduga dengan alur logika yang wajar, bertujuan untuk mempengaruhi penerima manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung dari program kerja tersebut, yang kebanyakan tidak lain adalah para pemilih dan keluarganya, agar lebih memilih Capres Paslon 01," tutur dia.

Yusril Ihza Mahendra: Semua Isi Gugatan 02 Hanya Asumsi-asumsi, Mudah Dipatahkan 

Ketua Tim Hukum Capres dan Cawapres RI nomor urut 01 Jokowi - Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, isi permohonan sengketa atau gugatan yang dibacakan pengacara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam persidangan mudah dipatahkan.

Sebab argumen yang diberikan hanya sebatas asumsi saja. "Semuanya dapat dipatahkan karena semuanya itu hanya asumsi-asumi. Tidak merupakan bukti-bukti yang dibawa ke persidangan ini," ujar Yusril Ihza Mahendra seusai persidangan diskors di gedung MK.

Contohnya ketika pengacara Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menyebut ada indikasi pelanggaran dari kebijakan kenaikan gaji PNS.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, harus dibuktikan bahwa kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah perolehan suara untuk Jokowi - Maruf Amin dari kalangan PNS.

Selain itu, pengacara pasangan nomor urut 02 juga harus jelas menyebut lokasi pelanggaran tersebut.

Contoh lainnya ketika mereka menyebut Capres nomor urut 01 Joko Widodo melanggar UU Pemilu dengan menyuruh pemilihnya pakai baju putih ke TPS.

"Misal Pak Jokowi mengatakan 'ayo datang pakai baju putih' lalu dikatakan ini adalah suatu kecurangan. Apa hubungannya? Orang pakai baju putih atau hitam itu terus pas di kotak suara (pilih siapa) bagaimana cara membuktikannya?" ujar Yusril Ihza Mahendra.

"Jadi semua masih merupakan asumsi-asumsi dan belum merupakan bukti yang harus dihadirkan di persidangan ini," tambah dia mengatakan.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tuduhan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif harus dibuktikan secara konkret.

Artinya, pengacara kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno harus menunjukkan di mana kecurangan terjadi, siapa pelakunya, dan berapa banyak potensi suaranya.

Tanpa itu semua, tuduhannya tidak kuat dan tidak memiliki nilai pembuktian.(tribun-timur.com/kompas.com)

Editor: Mansur AM
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved